BEKABAR.ID, KERINCI - Pembangunan irigasi tersier di Kabupaten Kerinci tahun ini menunjukkan pola kolaborasi yang lebih terstruktur antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok tani.
Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi menangani sejumlah paket pembangunan melalui mekanisme swakelola, sementara proyek yang bersumber dari kementerian dikerjakan langsung oleh kelompok tani atau warga setempat sesuai regulasi yang berlaku.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kerinci berperan sebagai pengusul program tanpa terlibat dalam pengerjaan fisik. Seluruh kebutuhan perbaikan jaringan tersier disampaikan melalui SIPURI, Sistem Informasi Pengusulan Irigasi yang dikelola pemerintah pusat.
Kepala Dinas TPH Kerinci, Radium Kalis, mengatakan bahwa sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan kebutuhan irigasi petani tercatat secara resmi dan dapat diverifikasi oleh kementerian.
“Kami hanya mengajukan usulan berdasarkan kondisi lapangan. Semua permohonan masuk melalui SIPURI sehingga prosesnya transparan dan bisa dilacak. Begitu usulan diterima pusat, pelaksanaannya berada di bawah BWSS atau kelompok tani,” ujar Radium Kalis.
Menurutnya, pola ini mengurangi tumpang tindih data dan mempercepat perencanaan pembangunan. Ia menambahkan, keterlibatan kelompok tani sebagai pelaksana memberi keuntungan pada sisi adaptasi teknis karena mereka memahami karakter lahan masing-masing.
“Petani tahu persis titik mana yang darurat. Ketika mereka menjadi pelaksana, pekerjaan biasanya lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Di lapangan, kelompok tani menangani pekerjaan mulai dari pembersihan saluran hingga pembangunan pasangan batu. BWSS VI Jambi memastikan standar teknis dipenuhi melalui pengawasan rutin pada proyek yang menggunakan skema swakelola maupun pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah lokasi irigasi yang telah selesai dibangun menunjukkan peningkatan aliran air ke lahan pertanian. Petani di beberapa kecamatan melaporkan debit air lebih stabil, terutama pada musim tanam kedua. Kondisi ini berdampak pada produktivitas dan mengurangi risiko gagal tanam akibat kekurangan air.
Meski masih terdapat proyek yang mengalami keterlambatan akibat cuaca dan keterbatasan tenaga, pemerintah daerah menilai koordinasi lintas lembaga berjalan cukup efektif. Kolaborasi anatara pusat, daerah dan kelompok tani dinilai mampu mempercepat penanganan irigasi tersier yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama produksi pertanian di Kerinci.
Radium Kalis berharap skema serupa dapat diperkuat pada tahun-tahun berikutnya. “Kebutuhan irigasi di Kerinci cukup besar. Selama mekanisme ini berjalan akuntabel dan sesuai standar, kami siap terus mengusulkan titik prioritas agar petani mendapat manfaat lebih luas,” tukasnya.
Editor: Sebri Asdian
