BEKABAR.ID, JAMBI - Kisruh pemecatan dan penonaktifan mendadak terhadap 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus memicu gelombang kritik dan sorotan tajam. Kini satu per satu korban mulai bersuara, membongkar dugaan manipulasi surat pengunduran diri hingga intimidasi dari oknum pejabat tinggi.

Salah satu ASN yang menjadi korban, Dedy Andyansyah, secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya adalah korban dari skenario sistematis yang bertujuan menyingkirkannya dari jabatan. Dalam konferensi pers, Dedy mengaku tidak pernah membuat atau menandatangani surat pengunduran diri. Namun, surat itu tiba-tiba muncul atas namanya, bertanggal 2 Juli 2025—hanya beberapa hari setelah pelantikan pejabat serentak di lingkungan Pemprov Jambi pada 13 Juni 2025.

“Saya baru tahu tanggal 2 Juli setelah ada telepon masuk,” ungkap Dedy. Ia menambahkan, sebelum itu dirinya sempat ditelepon oleh seorang pejabat penting Pemprov yang menyampaikan pesan bernada tekanan.

“‘Dah-dah lah, jangan banyak anu. Kagek kau balek lagi,’ begitu kira-kira bahasanya,” ucap Dedy menirukan.

Merasa diperlakukan tidak adil, Dedy kemudian mendatangi langsung Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi untuk mencari kejelasan. Namun, dirinya tidak berhasil bertemu langsung dengan Kepala BKD, dan hanya berdiskusi dengan Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Mutasi.

“Saya datang langsung, tapi Kepala BKD tidak ada. Saya hanya sempat ketemu sekban dan kabid mutasi,” ungkapnya.

Tak hanya Dedy, ASN lainnya bernama Syafrial juga mengalami hal serupa. Dalam surat pengunduran dirinya tertulis alasan mengundurkan diri karena ingin fokus merawat orang tua yang sakit. Namun, fakta berkata sebaliknya.

“Orang tua saya sudah meninggal semua. Ayah saya wafat tahun 1990, ibu tahun 2020, dan mertua saya pun sudah lama tiada, sejak 2006 dan 2010,” terang Syafrial dengan nada kecewa.

Ia merasa alasan yang ditulis dalam surat itu sangat mengada-ada dan cenderung merendahkan. “Kalau bisa, jangan dibuat alasan seperti itu. Lebih baik ditulis saya ngurus ayam saja,” sindirnya getir.

Dugaan manipulasi dokumen, tekanan politik, dan praktik non-job ASN tanpa prosedur yang sah kini menyeret birokrasi Pemprov Jambi ke dalam pusaran ketidakpercayaan publik. Banyak pihak mulai mendorong agar kasus ini dibuka secara transparan dan diselidiki oleh lembaga independen.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jambi maupun BKD terkait tudingan serius tersebut.

Editor: Sebri Asdian