BEKABAR.ID, JAMBI - Layanan digital milik PT Bank Pembangunan Daerah Jambi mendadak lumpuh, Minggu, 22 Februari 2026. Sejak pagi, nasabah tak bisa masuk ke aplikasi mobile banking. ATM dan CRM tak berfungsi. Transaksi berhenti, akses dana terputus. Dalam hitungan jam, gangguan teknis berubah menjadi krisis kepercayaan.

“Iya bang, tak bisa login,” kata Yunus, nasabah yang berulang kali mencoba mengakses aplikasinya. Ardiyan mengalami hal serupa. Ia hendak menarik uang, tetapi sistem menolak setiap percobaan. Notifikasi galat menjadi jawaban tunggal.

Ketika sistem diam, isu berbicara. Kabar peretasan menyebar cepat melalui perpesanan instan. Bahkan beredar cerita bahwa rekening pucuk pimpinan ikut dijebol.

Belakangan, pengumuman resmi muncul di media sosial. Bank menyebut sedang melakukan “pemeliharaan sistem (Maintenance Internal)” demi meningkatkan kualitas layanan dan keamanan transaksi. Layanan akan kembali normal “menunggu pemberitahuan selanjutnya”.

Di sinilah letak soal.

Pemeliharaan sistem bukan peristiwa luar biasa. Hampir semua bank melakukannya. Tetapi dalam tata kelola perbankan modern, maintenance direncanakan, diumumkan sebelumnya, dan disertai estimasi waktu pemulihan. Transparansi adalah standar minimum, bukan kemurahan hati. Ketika seluruh kanal mobile banking, ATM, dan CRM lumpuh serentak tanpa pemberitahuan awal, publik berhak bertanya, ini benar pemeliharaan, atau respons darurat atas sesuatu yang lebih serius?

Di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, puluhan nasabah mendatangi kantor cabang pada Minggu siang. Mereka memadati halaman, sebagian gelisah, sebagian mencoba memastikan kabar. Mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara. Bank Jambi bukan sekadar lembaga simpan-pinjam, ia bank penyalur gaji ASN di Provinsi Jambi. Gangguan akses dana berarti potensi terganggunya kebutuhan rumah tangga, cicilan, hingga kewajiban harian.

Dalam industri yang bertumpu pada trust, keheningan adalah kesalahan strategis. Setiap menit tanpa penjelasan memperbesar spekulasi. Setiap frasa normatif tanpa detail teknis memperdalam kecurigaan. Jika ini murni maintenance, mengapa tidak diumumkan sebelumnya? Jika ini insiden keamanan siber, apa langkah mitigasinya? Apakah dana nasabah aman? Apakah ada audit independen? Publik tak membutuhkan bahasa normative publik membutuhkan fakta.

Bank daerah memikul tanggung jawab ganda, menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepercayaan masyarakat yang sebagian besar tak punya alternatif bank lain untuk penyaluran gaji. Karena itu, standar akuntabilitasnya tak boleh lebih rendah hanya karena berstatus bank pembangunan daerah.

Krisis ini semestinya menjadi cermin. Transformasi digital bukan sekadar meluncurkan aplikasi, melainkan memastikan ketahanan sistem, protokol komunikasi krisis, dan keterbukaan informasi. Tanpa itu, “maintenance” mudah terbaca sebagai eufemisme.

Dalam dunia perbankan, gangguan teknis bisa diperbaiki. Server bisa dipulihkan. Sistem bisa diperbarui. Tetapi kepercayaan sekali goyah tak semudah menekan tombol restart.

Editor: Sebri Asdian