BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA. SE. ME hadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rabu (30/07).
Rakor yang dimoderatori oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris S.Sos, MH, tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., guna mendengar paparan serta peninjauan langsung kondisi terkini terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso SA, SE. ME yang juga di dampingi oleh Forkopimda, Kepala Badan LHD, dan Kalak BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta undangan lainnya.
Pada kegiatan yang sama, juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan dukungan peralatan dan logistik penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI kepada Gubernur Jambi dan Danrem 042/GAPU, dengan rincian 2 unit motor Karhutla, 1 unit motor 3 roda pemadam kebakaran, 25 unit pompa jinjing 2 HP dan kelengkapannya, 20 unit APD Karhutla serta 10 unit alat pendukung wajah khusus personal, senilai Rp. 3.544.139.600.
Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut dalam sesi wawancara mengatakan bahwa setelah peninjauan melalui udara, pihaknya mencatat bahwa luas Karhutla se-Indonesia sampai saat ini mencapai hampir 5 ribu hektar, dan 404-an hektar dikontribusi oleh Provinsi Jambi.
“Catatan yang harus menjadi perhatian bersama, tentu nanti perlu dikoreksi oleh teman-teman dari kehutanan karena di sana ada planaloginya"
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa saat ini potensi terjadinya Karhutla ada di beberapa provinsi termasuk di Provinsi Jambi, namun upaya masif sebenarnya telah menjadi legasi dari Provinsi Jambi.
“Ada 3 hal utama yang telah dilakukan dan sampai hari ini tetap dilakukan, yaitu early warning system, yang disusun oleh bapak Gubernur dan Kapolda waktu itu yang sampai sekarang masih berjalan, kemudian penaatan tinggi muka air tanah yang dilaksanakan oleh teman-teman Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota" jelasnya.
"Dan yang terakhir adalah penempatan posko-posko, tadi disebutkan hampir ada 60-an lebih posko di seluruh Provinsi Jambi yang berfungsi dalam penanggulangan areal-areal kritis, dan ini terus langsung. Ini 3 hal yang menurut saya belum dimiliki oleh semua provinsi,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. H. Katamso SA, SE, ME usai kegiatan menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung upaya pengendalian Karhutla, termasuk melalui pemantauan titik api, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan kerja sama dengan TNI, Polri, serta BPBD.
"Penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat, tapi tanggung jawab kita bersama, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami terus berupaya meminimalisir wilayah dari kebakaran lahan, terutama dengan pendekatan pencegahan," ungkapnya. (*)
