BERKABAR.ID, KERINCI - Penyusutan drastis debit air Danau Kerinci bukan sekadar persoalan teknis lingkungan. Ia telah menjelma menjadi ujian serius bagi keberpihakan wakil rakyat. Di tengah keresahan nelayan, petani, pelaku wisata, dan masyarakat pesisir danau, publik kini menunggu satu hal, sejauh mana taring DPRD Kerinci benar-benar bekerja untuk rakyat yang mereka wakili.

Aktivis Kerinci, Askar Putra, menilai langkah DPRD Kerinci pasca mencuatnya isu penurunan debit air Danau Kerinci akan menjadi barometer keberanian politik lembaga legislatif Kerinci. Menurutnya, pernyataan DPRD yang akan segera turun ke lapangan tidak boleh berhenti sebagai retorika.

“Kita ingin melihat, sejauh mana DPRD Kerinci benar-benar mengadvokasi masyarakat. Apakah mereka hadir sebagai perwakilan rakyat, atau justru menjadi pemusnah rakyat secara perlahan dengan membiarkan persoalan ini menguap tanpa penyelesaian nyata,” kata Askar.

Askar mengingatkan agar tidak terjadi praktik main mata antar-sektor, terutama antara kekuasaan, investor, dan birokrasi. Ia menilai persoalan Danau Kerinci terlalu serius untuk ditangani secara seremonial.

“Ini bukan persoalan kecil. Dampaknya luas, ekologi rusak, ekonomi rakyat terpukul, dan masa depan Danau Kerinci sebagai sumber kehidupan terancam. Jangan sampai ada kompromi gelap yang justru mengorbankan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Kerinci tidak anti-investasi. Namun, menurutnya, investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap ruang hidup warga.

“Kita tidak menolak investor masuk ke Kerinci. Tapi jangan sampai investor masuk, lalu masyarakat yang dikorbankan. Kalau itu yang terjadi, DPRD harus berani berdiri di garis rakyat, bukan di barisan modal,” tegas Askar.

Sebelumnya, DPRD Kerinci melalui hearing bersama pihak PLTA Hidro Merangin Kerinci menyatakan akan segera melakukan peninjauan langsung ke Danau Kerinci. Anggota DPRD Kerinci, Adi Purnomo, mengatakan langkah lapangan akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait.

“Setelah kita turun, baru ada kesepakatan-kesepakatan,” ujar Adi dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kerinci, Selasa (3/2).

Senada, Wakil Ketua DPRD Kerinci, Boy Edwar, memastikan lembaganya akan mengambil langkah konkret. Ia telah meminta Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjadwalkan peninjauan langsung ke Danau Kerinci serta lokasi operasional PLTA.

“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Setelah itu, kita rumuskan langkah nyata demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Kerinci lainnya, Irwandi, menilai persoalan ini tidak bisa dilihat secara sektoral. Menurutnya, penyusutan Danau Kerinci menyentuh sektor perikanan, pertanian, hingga pariwisata—yang selama ini menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Danau Kerinci adalah sumber penghidupan sekaligus aset wisata. Kita harus menelusuri akar persoalannya agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Irwandi.

Dari pihak PLTA, Humas Hidro Merangin Kerinci, Asrlori, tak menampik bahwa pada 1–15 Januari 2026 pihaknya melakukan uji coba turbin. Pada periode yang sama, wilayah Kerinci mengalami curah hujan rendah.

Hanya saja dia tak mengaku jjika uji turbin PLTA yang menjadikan faktor utama menyusutnya air Danau Kerinci. Dia berujar jika minimnya pasokan air dari Sungai Batang Merao dan sungai-sungai penyangga lainnya disebut sebagai faktor utama penyusutan danau. “Adanya rekayasa cuaca di wilayah Sumatera Barat yang turut memengaruhi pola hujan regional,” celutuknya.

Editor: Sebri Asdian