BEKABAR.ID, KERINCI - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melontarkan kritik tajam terhadap dugaan praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. Sorotan utama mengarah pada pos belanja rutin—khususnya anggaran makan dan minum rapat yang dinilai janggal.

Ketua PMII Kerinci–Sungai Penuh, Mosri Efendi, menyebut pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang kemudian diperkuat dengan penelusuran internal organisasi. Hasilnya, kata dia, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara angka realisasi anggaran dan kondisi faktual di lapangan.

“Kami menduga terdapat mark-up atau permainan anggaran pada beberapa pos belanja, terutama pada kegiatan rutin seperti makan dan minum rapat,” ujar Mosri.

Menurutnya, pola pengeluaran yang berulang dan sulit diverifikasi secara terbuka menjadi celah yang rawan disalahgunakan. PMII menilai, jika dugaan tersebut terbukti, maka praktik itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

PMII mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD bersumber dari uang publik. Karena itu, transparansi dan efisiensi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

“Ketika anggaran rutin saja dipertanyakan, publik berhak curiga pada pos-pos lainnya. Ini menyangkut kepercayaan terhadap lembaga legislatif,” kata Mosri.

Organisasi mahasiswa itu juga menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini hingga tuntas. Mereka mendorong adanya audit terbuka serta klarifikasi resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kerinci guna menjawab dugaan yang berkembang.

Sebagai langkah lanjutan, PMII membuka opsi menggelar aksi damai dan melaporkan temuan tersebut kepada lembaga pengawas, termasuk aparat penegak hukum.

“Tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi, sekecil apa pun. Kami akan terus mengawal agar pengelolaan keuangan daerah berjalan bersih dan bertanggung jawab,” ujar Mosri.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci terkait tudingan tersebut. Publik kini menunggu, apakah klarifikasi akan segera diberikan atau dugaan ini akan mengendap tanpa jawaban.(*)