BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Ketua komisi lll DPRD Tanjab Barat fraksi PDIP Hamdani menyatakan sangat menyayangkan anggaran rehab TK Pertiwi yang menelan dana melebihi Rp 200 juta.

Ia mengungkapkan selama ini jarang terjadi anggaran rehab di atas Rp 200 juta. "Selain itu katanya juga tidak jarang terjadi anggaran rehab itu dilaksakan melalui tender, selama ini dilaksanakan penunjukan langsung (PL) karena dananya kecil," jelasnya.

Biasanya, kata Hamdani, soal anggaran rehab berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 200 juta, itu namanya rehab. "Nah ini apakah rehab ringan atau rehab berat, kalau rehab berat lebih baik buat ruangan baru saja apalagi TK," tuturnya.

Terkait anggaran cukup fantastis tersebut, politisi PDIP ini juga menegaskan pihak konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan secara ketat dan efeksien. "Karena proyek tersebut hanya sifatnya rehab dan juga tidak jelas apa item pekerjaannya," ucapnya.

Ia pun mengakui heran terhadap dana rehab sampai seperti dana tender. "Kenapa bisa dinas pendidikan bisa anggarkan terlalu besar. Biasanya juga anggaran besar-besar itu berada di dinas PU larinya, walaupun itu ada berhubungan dengan komisi satu, angggranya tetap di PU meski dinas pendidikan yang mengerjakan,jadi pertanyaan kita ni," jelas Hamdani.

Di tanyakan dalam pembahasan pada saat itu apakah tidak di periksa lagi usulan tersebut, Hamdani mengaku dalam pembahasan secara detail nya di komisi, sementara badan anggaran hanya menerima saja.

"Namun besar kecilnya anggaran memang badan anggaran. Saya mohon maaf memang tidak di bahas satu persatu secara detail kemarin, karena sudah di bahas per komisi, tinggal lagi kesepakatan. Kalau tau dari awal kemarin tentunya tidak akan kita setujui dan kita pangkas, memang tidak boleh itu melewati anggaran dari angka tender," paparnya.

Hamdani mengatakan akan memanggil dinas pendidikan, PPK, PPTK dan konsultan dan akan mempertanyakan dasar apa menganggarkan dana proyek rehab TK Pertiwi sampai Rp 400 juta.

"Mengigat proyek tersebut diduga rawan penyimpangan, maka saya akan melakukan kordinasi dulu sama anggota dewan lainnya. Jika perlu nanti kita lakukan hearing, kita panggil secara resmi pihak-pihak berkepentingan dalam proyek tersebut," tutup Hamdani. (seb)