BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Endri Avian, meminta Inspektorat Tanjab Barat untuk mengkaji ulang proyek fender kapal di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal yang dikerjakan pada tahun 2022. Permintaan tersebut disampaikan pada Kamis (27/2/2025) sebagai respons atas dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Politisi yang akrab disapa Een ini menegaskan bahwa ada indikasi permintaan bantuan atau sumbangan dari pihak perusahaan (agen) terkait proyek tersebut. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya kajian ulang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
"Saya meminta Inspektorat Tanjab Barat untuk mengkaji ulang proyek fender ini, karena ada informasi mengenai dugaan permintaan bantuan kepada pihak perusahaan. Ini harus ditelusuri dengan serius," tegas Een saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Selain menyoroti proyek fender, ia juga meminta pihak terkait untuk mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Perhubungan dalam beberapa hari terakhir.
"Tidak hanya soal fender, saya juga meminta pihak berwenang untuk meninjau kembali jabatan Kadis Perhubungan. Mohon dikaji lagi," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat dari Fraksi PAN, Albert Chaniago, mengonfirmasi bahwa pihaknya berencana menggelar rapat internal untuk membahas pemanggilan Dinas Perhubungan guna meminta klarifikasi terkait proyek ini.
"Rapat pemanggilan Dinas Perhubungan kemungkinan akan dilaksanakan setelah Paripurna. Saat ini, kami masih melakukan koordinasi dengan rekan-rekan di Komisi III untuk menentukan waktu yang tepat," ujar Albert.
Ketika ditanya apakah pemanggilan ini akan melibatkan pihak lain selain Dinas Perhubungan, Albert menegaskan bahwa untuk tahap awal, fokus pemeriksaan akan dilakukan terhadap Dinas Perhubungan terlebih dahulu.
"Kita akan fokus dulu ke Dinas Perhubungan. Jika nanti diperlukan, baru kita pertimbangkan pihak lain," tutupnya.
Dengan sorotan yang semakin tajam dari DPRD, publik menantikan langkah konkret dari pihak terkait dalam menindaklanjuti persoalan ini demi menjaga transparansi dan kredibilitas pengelolaan proyek di daerah. (seb)
