Oleh :

Hendra Yudha Malik S,Ip

Peniliti Sosial Kemasyarakatan

Pada laporan   terakhir   tanggal   27   Maret   yang  lalu,   Indonesia   mencapai   angka1.046   kasus   virus   COVID-19   yang   terkonfirmasi.

Berdasarkan   data   BadanKesehatan   Internasional   (WHO)   dengan   angka   87   orang   yang dinyatakan meninggal dunia karena wabah tersebut.

Jumlah angka kasus terkonfirmasi pada negeri   tetangga,   yaitu   Negara   Malaysia  adalah   sejumlah   2.031   kasus   dengan angka   kematian   menunjukkan   23   orang. Lain   lagi   di   Negara   Thailand,   angkakasus   terkonfirmasi   berjumlah   1.136   kasus   dengan   angka   korban   jiwa   hanyamencapai   5   orang.

Dibandingkan   dengan   dua   Negara   tersebut,   Indonesia memiliki tingkat kematian tertinggi. Bagi sebagian orang, mungkin angka-angka itu   hanyalah   angka   statistik,   namun   bagi   keluarga   para   korban serta anak   yang ditinggal orang tuanya, suami yang ditinggal oleh istrinya, istri yang tak sempat bertatap muka dengan suami dan para sahabat serta tetangga yang tidak diperbolehkan memandikan bahkan menguburkan jenazah korban, bagi mereka ini adalah sebuah tragedi.

Apakah peristiwa ini tak dapat kita cegah?

Sebaga ibangsa   yang   peduli   dengan   keadilan   sosial,   bisakah   kewajiban   menegakkankeadilan itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia?

Tindakan guyonan kalangan pejabat pada saat wabah Corona mulai menjangkiti China   dan   Eropa   beberapa   minggu   yang   lalu,   harus   dibayar   rakyat   dengankesedihan yang mendalam saat ini.

Dimulai dari Menteri Perhubungan Budi Karyasaat menyampaikan  pidato ilmiah di UGM Yogyakarta, Senin 17 Februari  yang lalu, berkelakar karena kita (rakyat) sering makan nasi kucing maka kebal (tidak mempan) dari virus Corona. Lalu ada juga dari Menteri Kesehatan Terawan, pada senin tanggal 3 Februari di Istana Kepresidenan di Jakarta, ia mengatakan bahwa virus ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri, sama seperti virus lainnya

Kemudian kata Bahlil, kepala BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) pada 24 Februari 2020 lalu mengatakan bahwa virus Corona  tidak masuk ke Indonesia karena   izinnya   susah,   yang   diketahui   ternyata   perkataan   itu   pertama   kalidilontarkan oleh Airlangga Hartanto, Menko Perekonomian, yang juga diteruskan oleh   Menkopolhukam,   Mahfuz   MD   pada   15   Februari   yang   lalu   melalui   akun twitternya.

Bahkan baru-baru ini kita mendengar bahwa anggota-anggota DPR RI meminta   untuk   memprioritaskan   keluarga   dan   kerabat   agar   dites   terlebih dahulu,   dari pada   orang-orang  yang   sudah  berumur   lanjut,   atau   tenaga medis yang berjuang di garda terdepan perang melawan wabah ini, walaupun akhirnya pada pernyataan presiden tanggal 24 Maret yang lalu menolak setelah menerima kecaman   dan   perlawanan   dari   lembaga-lembaga   independen   non   pemerintah serta para tokoh masyarakat nasional.

Sebagai   suatu   sistem   keputusan   kolektif   bangsa   Indonesia,   pemerintah   dan anggota  dewan yang  diberikan amanah demokrasi  sebagai  pemangku  jabatan tinggi   dengan   kewajiban   mengurusi   nasib   lebih   kurang   dari   dua   ratus   enam puluh   empat   juta   jiwa   manusia,   apakah   komitmen   pemangku   jabatan   yang disumpah, sudah terlihat dari statistik korban wabah virus Corona hari ini ?

Apa kurang cukup waktu selama kurang lebih tiga bulan untuk menyiapkan rencanakedatangan   wabah? Apa   selama   ini   kita   tak   punya   sistem   kesehatan   yangmampu   menyelamatkan   lebih   banyak   jiwa? Sudah   sangat   baikkah   etikabernegara para  pejabat  Indonesia saat ini?

Masih maukah rakyat  memberikankepercayaannya pada pemilihan umum yang akan datang? Ditengah-tengah keadaan yang mewabah, kita masih juga mendengar pejabatdewan   masih   melakukan   kunjungan   kerja   ke   daerah   provinsi   lain.

Hal   inidilakukan  beberapa  hari yang  lalu  oleh  rombongan  anggota  DPRD   Kota  Jambibeserta   staf   yang   berjumlah   9  orang   ke   provinsi   Sumatera   Selatan.

Sikap   initentu berlawanan dengan himbauan social distancing dan tetap tinggal dirumah,agar   penyebaran   wabah   ini   tidak   semakin   luas.

Apakah   gambaran   tindakanpejabat  dewan  kota   ini  menjadi  ungkapan   komitmen  keseriusan   menjaga   danmelindungi rakyat?

Perdebatan   mengenai   moral   dan   etika   dalam   berpolitik   dewasa   ini   harusdiberikan perhatian yang lebih, agar fungsi pengawasan berjalan lebih baik lagi.Kita  tentunya  tak   mau   angka  tingkat  kematian  di   Indonesia  pada  kasus   virusCOVID-19 meningkat, untuk itu kita perlu mengingatkan para pejabat politik agarlebih serius menangani wabah ini.

Kita tentu tidak ingin jika saudara, keluargaataupun kerabat terinfeksi oleh wabah ini, begitu juga tiap-tiap jiwa manusia dinegeri Indonesia. Setiap saat membaca peningkatan jumlah korban akibat wabahcorona,   memberikan   perasaan   kesedihan   yang   mendalam.

Dalam   prinsip keadilan bagi Jeremy Bentham pada bukunya €œSebuah Pengenalan Pada Prinsip-prinsip   Moral   dan   Legislasi€   (1789),   ia   menuliskan   bahwa   alam   telahmenempatkan umat manusia dibawah kepatuhan terhadap dua kedaulatan, yangpertama   adalah   kesedihan   dan   yang   kedua   adalah   kesenangan.

Ketika berperilaku   dan   menunjukkan   sikap   sebagai   seorang   pemangku   jabatan   yangmengurusi rakyat banyak, sebelum melakukan tindakan atau ucapan, sebaiknyamempertimbangkan akibatnya bagi orang lain, apakah memberikan kesedihan,ataukah kesenangan.