Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Tanggapi Soal Kementerian ESDM yang Surati Gubernur Jambi

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Tanggapi Soal Kementerian ESDM yang Surati Gubernur Jambi

BEKABAR.ID, JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendukung mendukung keputusan Forkopimda Provinsi Jambi melarang angkutan batubara melintas di jalan nasional.

Dan Edi Purwanto juga juga minta Gubernur Jambi, Al Haris komitmen atas keputusan tersebut. Hal ini terkait dengan adanya surat dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selama ini, kata Edi Purwanto sudah banyak dampak yang ditimbulkan dengan aktivitas angkutan batubara yang melintas melalui jalan nasional. Tidak hanya berbicara kemacetan, mobilitas angkutan batubara yang tinggi juga menyebabkan korban jiwa.

"Maka ini juga harus dipertimbangkan, ini juga harus diperhatikan. Maka dengan keputusan bersama oleh saya, gubernur dan Forkompimda dalam menyetop angkutan batubara melewati jalan nasional itu saja dijalankan saat ini,"tegasnya.

Edi Purwanto menyebut bahwa seharusnya Kementerian ESDM memberikan dorongan kepada pengusaha angkutan batubara untuk segera merealisasikan jalan khusus angkutan batubara. Ketika jalan khusus ini terealisasi maka menurut Edi Purwanto tidak akan ada timbul permasalahan.

"Harusnya (Dirjen Minerba) sama-sama mendorong agar pengusaha membangun jalan khusus, tidak lagi menggunakan jalan nasional atau umum, ini yang harus didorong sampai betul-betul dilaksanakan,"terangnya.

Disisi lain, Edi Purwanto juga menerangkan bahwa Komisi V DPR RI juga sependapat harus ada jalan khusus yang dibuat oleh perusahaan agar bisa dilewati oleh kendaraan pengangkut batubara. Edi Purwanto juga menyebut bahwa jalan nasional hanya di peruntukkan untuk jalan umum, bukan untuk jalan khusus.

"Jadi jalani saja keputusan yang sudah kita buat bersama, stop angkutan batubara melintasi jalan nasional. Tegas saja, itu yang kita jalankan,"ungkapnya.

Terkait dengan angkutan, sampai dengan saat ini pemerintah masih memperbolehkan untuk penggunaan jalur sungai, meskipun hal ini juga menurut Edi Purwanto harus juga dilakukan evaluasi dan tidak mengandalkan jalur sungai karena kondisi debit air yang tidak menentu.

"Intinya jalan khusus batubara itu yang harus terealisasi, itu saja,"pungkasnya. (*)