BEKABAR.ID, JAMBI – Kondisi di Universitas Muhammadiyah (UM) Jambi belakangan ini diwarnai dengan berbagai persoalan yang semakin meresahkan. Sumber dari lingkungan kampus yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan sejumlah masalah krusial yang tengah dihadapi oleh para dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) di universitas tersebut.
Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah ketidakmampuan UM Jambi untuk membayar honor mengajar dosen. "Honor mengajar yang seharusnya menjadi hak dosen hingga kini tidak dibayar. Ada peraturan yang tidak jelas, misalnya jika jumlah mahasiswa di kelas hanya 5 orang, maka honor mengajar tidak diberikan. Ini sangat memberatkan kami sebagai pengajar," ujar sumber kepada bekabar.id, Kamis (26/09/24).
Selain itu, keuangan di UM Jambi diduga tidak transparan, tidak ada kejelasan penggunaan keuangan kampus, khususnya untuk peningkatan kompetensi SDM. "Kami tidak tahu kemana anggaran dialokasikan, dan tidak ada transparansi dari pihak manajemen," tambahnya.
Hubungan antara pimpinan kampus dengan dosen dan tendik juga disebut-sebut tidak harmonis. Menurut sumber, rapat pimpinan dengan dosen dan tendik sangat jarang terjadi, menciptakan "tembok tinggi" yang menghalangi komunikasi yang baik. "Kami merasa pimpinan kampus terisolasi dari masalah yang dihadapi dosen dan tendik. Ini menciptakan ketidaknyamanan yang sangat besar," keluhnya.
Lebih parahnya lagi, hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait jumlah mahasiswa baru yang terdaftar di UM Jambi, serta gaji dosen Non-Induk Dosen (NINDK) yang tak kunjung dibayar.
"Bayaran untuk penguji skripsi pun belum ada kejelasan. Semua ini menunjukkan ketidakberesan dalam pengelolaan kampus. Indikasinya, masalah keuangan ini lebih kepada sedikit nya jumlah penerimaan mahasiswa baru yang terjadi di era kepemimpinan rektor saat ini," kata sumber.
Para dosen dan Tendik berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait, agar kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar di UM Jambi bisa terjamin.
"Kami hanya ingin kejelasan dan transparansi. Pendidikan adalah aset bangsa, dan kami ingin agar kampus ini dapat berfungsi dengan baik, tidak seperti sekarang," pungkas sumber.
Sementara Wakil Rektor (Warek) II yang merupakan bagian keuangan tak menanggapi persoalan ini ketika dikonfirmasi via WhatsApp.
Editor: Sebri Asdian