BEKABAR.ID, TANJAB BARAT - Terkait dengan akan adanya penghapusan Tenaga Kerja Honorer, TKK dan TKS di Indonesia, berbagai respon dan tanggapan oleh sejumlah pihak bermunculam.

Salah satunya yakni dari Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Ahmad Jahfar, ia mengatakan, sebelum dilakukannya hal tersebut perlu kajian secara mendalam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Kita perhatikan di desa- desa khususnya di Kabupaten Tanjab Barat sangat membutuhkan sekali guru atau pegawai honorer, jika ini tidak diperhatikan benar-benar oleh pemerintah pusat tentu memberikan dampak buruk kepada pendidikan yang ada di Kabupaten Tanjab Barat," kata Jahfar.

Menurut politisi golkar ini, jika wacana nonaktif pegawai honorer itu untuk menjadikan para honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pihaknya sangat mendukung.

"Jika ingin mengangkat guru honorer menjadi pegawai PPPK kita sangat setuju, tapi kalau mau menonaktifkan tanpa memberikan solusi, tentunya wacana itu harus dipikir-pikir kembali" kata jahfar

Saat ini, lanjutnya, masih banyak ditemukan honorer yang habis usianya untuk mengabdi tanpa status yang jelas.

"Pegawai honorer utamanya guru di desa- desa masih kita jumpai ada yang sudah berumur tapi pengabdiannya tidak diragukan lagi, pemerintah idealnya harus menyisir guru atau pegawai honorer yang benar-benar kompeten dan diangkat jadi Pegawai PPPK," tegas jahfar. (wow)