BEKABAR.ID, KUALATUNGKAL - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar Rp 8,6 miliar yang dialokasikan untuk rekonstruksi jalan batas antara Kota Kuala Tungkal dengan Desa Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir seharusnya menjadi langkah maju dalam memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak.

Namun, kekecewaan masyarakat pun muncul karena besarnya jumlah anggaran tidak berbanding lurus dengan kualitas pengerjaannya.

Pasca satu bulan dikerjakan, pantauan di lokasi menunjukkan, bahwa sisi bibir jalan sudah runtuh dan pecah. Bahkan, beberapa titik jalan juga tampak bergelombang. Padahal, proyek peningkatan jalan tersebut baru saja selesai.

Keadaan ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pengerjaan yang dilakukan. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi mengaku kecewa dengan kondisi jalan yang sudah rusak sebelum diresmikan. Mereka mendesak agar pihak terkait segera melakukan perbaikan, evaluasi serta bertanggung jawab atas kondisi ini.

“Kami merasa dirugikan dengan proyek ini. Jalan ini kan penting untuk akses transportasi dan perekonomian warga. Harusnya bisa tahan lama dan berkualitas, bukan malah rusak begitu saja. Ini kan seperti asal jadi saja,” ujar salah seorang warga, Kamis (28/12/2023).

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, lanjut dia, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan bagi seluruh warga. "Kalau begini, bakal banyak yang dirugikan," celutuk dia.

Diketahui proyek rekonstruksi jalan sepanjang kurang lebih 8 kilometer ini telah dianggarkan pemerintah kabupaten Tanjab Barat, melalui sumber dana APBD 2023 melalui dinas PUPR Kabupaten Tanjab Barat sebesar, Rp 8. 679.400.000,00. Pengerjaan dilaksanakan oleh CV. Aldo Putra Jambi, dengan konsultan pengawas CV Elsana Cipta Prima.

Jalan batas antara Kota Kuala Tungkal dengan Desa Sialang merupakan salah satu jalan strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jalan ini menghubungkan ibu kota kabupaten dengan sejumlah desa di Kecamatan Tungkal Ilir. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif warga mengangkut hasil pertanian.

Sayangnya pihak rekanan dan konsultan pengawas belum berhasil dikonfirmasi terkait buruknya kualitas pekerjaan tersebut. Minimnya informasi yang didapat terkait proyek ini mengindikasikan bahwa pihak rekanan seakan tutup mata terhadap buruknya hasil pekerjaan yang ditanganinya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan dari rekanan dan konsultan pengawas terkait pekerjaan pengaspalan yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu secara langsung maupun melalui via telepon. (seb)