BEKABAR.ID, KUALATUNGKAL - Kontroversi
kembali tertuju terhadap
rumah dinas Wakil Bupati (Wabup) Tanjab Barat. Dibangun dengan miliaran uang
rakyat, hingga kini rumah dinas tersebut masih tanpa kejelasan penggunaannya.
Masyarakat sekitar turut
menyuarakan keheranannya terkait belum dihuninya rumah dinas tersebut. Komentar dan tanggapan beragam
bermunculan dari berbagai kalangan, merespons situasi yang dianggap tidak
wajar.
"Kenapa rumah Wabup belum
ditempati padahal sudah siap? Ini bukan hanya soal rumah yang tak berpenghuni, tapi juga
tentang tanggung jawab terhadap uang rakyat yang sangat besar, yang digunakan untuk pembangunannya," ungkap salah
seorang warga, Rabu (17/01/24).
Rumah dinas yang menghabiskan
miliaran rupiah tersebut disebut-sebut memiliki desain yang sangat bagus dan
dianggap sebagai proyek yang bersejarah. Namun, tanpa kejelasan penggunaannya,
keberadaannya semakin menjadi sorotan.
Wabup Tanjab Barat, Hairan memberikan
pernyataan singkat terkait polemik ini. "Insyaallah secepatnya kita
tempati," ujar Haira saat dikonfirmasi. Namun, ketika ditanya apakah ada
kendala yang membuat rumah tersebut belum dihuni, Hairan tak komentar.
Kepala Bagian Umum Setda Tanjab Barat, Dartono,
yang seharusnya memberikan klarifikasi, sayangnya tidak memberikan respon
terhadap upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat via WhatsApp.
Proses Pembangunan yang Tuai Ragam Kontroversi
Saat pembangunan dikerjakan, berbagaimacam polemik
mencuat. Diantaranya perihal kabar yang menyebutkan bahwa salah seorang pekerja
bangunan mengalami kecelakaan kerja. Peristiwa yang diperkirakan terjadi pada
Minggu (6/8/2023), sekira pukul 16:00 WIB itu disebut-sebut membuat pekerja mengalami
luka serius pada bagian kepala hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) KH Daud Arif Kuala Tungkal.
Sayangnya, saat itu pelaksana kerja maupun
kontraktor pelaksana belum berhasil dikonfirmasi.
Belum lagi dugaan penggelapan sisa material
pembangunan yang membuat Wabup Hairan dan Dartono yang notabenenya Kabag Umum
Pemkab Tanjab Barat berurusan dengan Polda Jambi.
Selain itu, nama Suparjo selaku Kadis Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Tanjab Barat pun ikut terseret.
Nama Suparjo mencuat bukan karena telah
diperiksa oleh Polda Jambi, akan tetapi perihal dugaan mobil DLH yang
mengangkut material dari rumah dinas Wabup Tanjab Barat. Kendati isu tersebut
terus bergulir bak bola salju, Suparjo saat itu memilih diam dan membisu. (seb)
