BEKABAR.ID, KERINCI - Dugaan praktik pungutan terhadap tenaga kesehatan penerima kendaraan dinas operasional di Kabupaten Kerinci kian melebar. Setelah sebelumnya mencuat di Puskesmas Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, informasi terbaru menyebut praktik serupa diduga terjadi hampir di seluruh Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

Informasi yang berhasil dihimpun bekabar.id, ada dugaan tekanan dari level lebih atas yang memaksa kepala Puskesmas menerapkan “uang tebus kendaraan dinas” kepada tenaga kesehatan penerima fasilitas negara tersebut.

“Kalau kami mau ambil kendaraan dinas di Dinas Kesehatan, memang sudah diminta sejumlah uang. Jadi mau tidak mau diteruskan ke bawah, ke para nakes,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada bekabar.id, Rabu (20/05/26).

Menurut dia, praktik itu sudah berlangsung cukup lama dan menjadi pola yang dianggap lumrah di internal birokrasi kesehatan Kabupaten Kerinci. Bahkan, kata dia, tanpa adanya setoran uang, kendaraan dinas disebut tidak akan diserahkan kepada pihak Puskesmas.

“Kalau tidak bayar, kendaraan tidak diberikan. Jadi kepala Puskesmas juga serba salah,” katanya.

Sumber lain menyebut nominal pungutan bervariasi, tergantung jenis kendaraan yang diterima. Untuk mobil dinas, tenaga kesehatan disebut diminta membayar hingga jutaan rupiah. Sementara kendaraan roda dua dikenakan tarif lebih rendah.

Ironisnya, kendaraan tersebut merupakan aset negara yang pengadaannya bersumber dari APBN maupun APBD untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Namun di lapangan, fasilitas publik itu justru diduga berubah menjadi objek transaksi internal birokrasi.

Tak hanya itu, isu dugaan aliran dana ke oknum pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci pun mulai mencuat. Beberapa sumber menyebut adanya dugaan setoran mengarah ke pucuk pimpinan dinas, termasuk nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermendizal. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.

Aktivis Kerinci Dedek Eko Pratama meminta aparat penegak hukum segera turun tangan sebelum persoalan itu semakin meluas dan menggerus kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah.

“Kalau benar kendaraan dinas yang dibeli dari uang rakyat harus ditebus lagi oleh tenaga kesehatan, artinya sudah masuk dugaan praktik pungutan liar yang sistematis. APH jangan tutup mata,” ujar Dedek, Rabu (20/05/26).

Ia menilai, praktik semacam itu berpotensi merusak semangat tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di desa-desa. Menurutnya, negara seharusnya hadir mempermudah kerja nakes, bukan justru membebani mereka dengan pungutan.

“Jangan sampai fasilitas negara berubah jadi ladang transaksi birokrasi. Kami minta Inspektorat, Kejaksaan, hingga aparat kepolisian segera memeriksa seluruh alur distribusi kendaraan dinas di Dinas Kesehatan Kerinci,” katanya.

Sebelumnya, dugaan pungutan kendaraan dinas pertama kali mencuat dari Puskesmas Siulak Gedang. Sejumlah tenaga kesehatan mengaku diminta membayar sekitar Rp 5 juta untuk mobil dinas dan Rp 2 juta untuk motor dinas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci maupun Kepala Puskesmas Siulak Gedang belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.

Editor: Sebri Asdian