BEKABAR.ID, KERINCI – Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kerinci kini tak hanya disorot soal penguasaan belasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh sejumlah yayasan. Namun mulai mengarah pada dugaan adanya sosok berpengaruh yang disebut-sebut berada di belakang pengelolaan program prioritas Prabowo tersebut.

Nama Ario, pengelola salah satu yayasan yang terlibat dalam program MBG di Kerinci, menjadi perbincangan setelah muncul informasi bahwa dia mempunyai hubungan keluarga dengan seorang pejabat yang bekerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kedekatan itulah yang kini menjadi bahan pertanyaan publik, terutama terkait bagaimana sejumlah dapur MBG di Kerinci dapat dikelola oleh kelompok yayasan yang diduga saling berkaitan.

Sejumlah sumber menyebut, penguasaan dapur MBG di Kerinci tidak berdiri sendiri. Ada dugaan pola pengelolaan yang melibatkan beberapa yayasan berbeda namun masih berada dalam satu lingkaran relasi yang sama.

"Yang menjadi pertanyaan publik bukan sekadar soal yayasan. Tapi apakah ada pengaruh kekuasaan atau kedekatan dengan elite pusat yang membuat kelompok tertentu bisa mendapatkan posisi dominan dalam pengelolaan dapur MBG di Kerinci," ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (13/06/26).

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Karena itu, setiap proses penunjukan yayasan maupun mitra pengelola seharusnya berjalan secara transparan, terbuka, dan bebas dari praktik konflik kepentingan.

Di tengah besarnya anggaran yang berputar dalam program tersebut, munculnya dugaan keterlibatan keluarga pejabat pusat menjadi isu yang sulit diabaikan. Apalagi, informasi yang beredar menyebut terdapat tiga yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dan menguasai sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Kerinci.

Meski demikian, hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum ataupun campur tangan pejabat tertentu dalam proses pengelolaan dapur MBG. Namun, menurut sejumlah kalangan, dugaan tersebut tetap perlu diuji melalui keterbukaan data dan penjelasan resmi dari pihak terkait.

Saat dikonfirmasi, Ario mengakui dirinya mengelola Yayasan Karya Kita Peduli Kerinci yang terlibat dalam program MBG. Ia juga menegaskan seluruh kegiatan berjalan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

"Kami ikut juknis. Satu yayasan maksimal mengelola 10 dapur," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai dugaan yayasan mengerjakan sendiri pekerjaan yang semestinya dijalankan mitra, Ario membantah.

"Yang mengelola mitra, bukan yayasan," katanya.

Sementara itu, seorang pria berinisial D yang namanya juga disebut-sebut dalam informasi yang beredar membantah tuduhan adanya keterkaitan sebagaimana yang berkembang di masyarakat.

"Tak benar itu, Bang. Banyak yayasan di Kerinci. Aku juga tidak kenal," katanya.

Sementara, Aktivis Kerinci, Dedek Eko Pratama, menilai isu yang berkembang tidak boleh berhenti pada bantahan semata. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara jelas siapa pihak-pihak yang berada di balik yayasan yang mengelola program MBG.

"Kalau memang tidak ada hubungan kepentingan dan tidak ada campur tangan pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan di pusat, maka buka saja semuanya secara transparan. Siapa pengurus yayasannya, siapa mitranya, bagaimana proses mendapatkan dapur, dan apakah ada hubungan keluarga dengan pejabat tertentu," kata Dedek.

Menurutnya, keterbukaan penting dilakukan untuk menghindari munculnya persepsi bahwa program negara hanya dinikmati kelompok tertentu yang memiliki akses dan kedekatan dengan kekuasaan.

"MBG ini program untuk rakyat. Jangan sampai publik melihat ada kesan bahwa yang mendapat kesempatan mengelola justru orang-orang yang punya jalur khusus ke pusat. Kalau memang bersih, buktikan dengan data dan transparansi," tegasnya.

Kini, sejumlah pertanyaan masih menggantung. Benarkah hubungan keluarga dengan pejabat di lingkungan Kemensetneg tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap pengelolaan dapur MBG di Kerinci? Mengapa sejumlah dapur disebut-sebut terkonsentrasi pada yayasan yang diduga saling berkaitan? Dan sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dalam program bernilai miliaran rupiah tersebut?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari instansi berwenang mengenai isu dugaan relasi keluarga dengan pejabat pusat maupun keterkaitannya dengan pengelolaan belasan dapur MBG di Kabupaten Kerinci. Namun satu hal yang pasti, semakin besar program dan anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Editor: Sebri Asdian