BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Ketua lembaga swadaya masyarakat Laskar pengawal
Negeri (LSM LAPEN) Erwin menyebutkan Sekda dan Inspektorat Kabupaten Tanjung
Jabung Barat ikut bertanggung jawab atas polemik kegiatan dana kelurahan
Tungkal IV Kota yang disebut-sebut telah mencuri star melaksanakan kegiatan.
"Seharusnya Sekda dan Inspektorat harus cepat tanggap
dan respon terkait hal ini. Jangan hanya diam, tutup mata dan telinga," katanya.
Erwin mengaku khawatir apabila hal ini tidak cepat di tindak
lanjuti, tidak menutup kemukinan bisa menjadi kecemburuan sosial terhadap
kelurahan lainya, karena sebagian kelurahan di wilayah kecamatan Tungkal Ilir
belum ada yang berani melaksanakan kegiatan dana kelurahan. “Karena dana
kegiatan tersebut belum bisa di cairkan akibat terganjal 4 persyaratan yang harus
dipenuhi pihak kelurahan,” imbuhnya.
Akibat tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Sekda dan
inspektorat dalam hal ini, polemik menurutnya
bagai bola panas bahkan menimbulkan berbagai asumsi publik menyoroti dan macam
kritikan pedas terhadap kinerja Sekda
dan Inspektorat.
“Bungkamnya Statement dari sekda dan inspektorat dalam
polemik kegiatan ini tentunya menjadi tanya besar," sebut Erwin.
"Kalau sekda dan Inspektorat tidak mau bicara, jadi apa
fungsi Sekda dan Inspektorat itu, sementara sudah jelas jabatan mereka itu
memiliki peran strategis," celutuknya .
Sekda dan inspektorat menurutnya merupakan peran penting dan
urat nadi pemerintahan. Selain membantu kepala daerah menyusun program
pembangunan dan mengkoordinasikan dengan satker, juga menjalankan fungsi pengawasan.
Dia mengatakan, wajar jika pekerjaan yang mengunakan uang
negara di kabupaten Tanjung Jabung Barat ini amburadul . Karena tidak ada
ketegasan dan respon cepat dalam pengawasan yang dilakukan dari sekda dan
inspektorat.
"Sekda dan inspektorat kurang tegas dalam mengambil
sikap, kalau salah bilang salah, jangan di tutupi," imbuhnya.
"Kalau di tanya selalu bungkam , itu bukan jawaban .
Seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab amanah jabatan yang di emban,"
katanya menambahkan.
Jangan anggap setiap persoalan itu sepele,ini jelas telah
menyalahi kalau hal ini sampai di
teruskan pihak keranah hukum terlepas salah benar nya apakah pihak kelurahan
yang benar atau pemkab yang benar. Pastinya ini sudah mencoreng Kinerja pemerintah
daerah Tanjabbarat dan menjadi Catatan sejarah buruk dimasa kepemimpinan bupati UAS-HAIRAN.
"Jaga lah nama baik pemimpin kita apa lagi pemimpin kita
baru,hendaknya kita sebagai bawahan menjaga itu jangan sampai jabatan pemimpin kita ini menimbulkan
persoalan, hargailah dan dukung program
beliau dengan baik selama mereka
memimpin,"imbuhnya.
Sarannya Agar persoalan ini tidak meluas dan berlarut, sekda
dan inspektorat , hendaknya harus tegas panggil semua pihak
terkait."tutupnya.(*)