BEKABAR.ID, JAMBI - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaporkan penyaluran dana desa di Provinsi Jambi telah mencapai 65,84 persen atau Rp775,56 miliar hingga Juni 2024. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi, Burhani AS, mengungkapkan bahwa total alokasi dana desa tahun 2024 senilai Rp1,17 triliun untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Penyaluran dana desa ini dilakukan dalam dua tahap, dengan persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12 persen.

Burhani menyebutkan bahwa terdapat tiga desa yang mengalami gagal salur dana desa. Ketiga desa tersebut adalah dua desa di Kabupaten Kerinci dan satu desa di Sarolangun. "Ada tiga desa yang gagal salur. Penyebabnya, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak cocok. Hal ini tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional," kata Burhani.

Pada tahun 2023, juga terdapat tiga desa yang mengalami gagal salur, dan keseluruhannya berada di Kabupaten Kerinci. Burhani menambahkan bahwa terdapat satu desa di Kerinci yang sudah dua tahun berturut-turut mengalami gagal salur dana desa.

Tidak tersalurkannya dana desa ke tiga desa pada tahun 2023 lalu berpengaruh terhadap pagu dana desa tahun 2024. Hal ini menyebabkan realisasi dana desa tahun berjalan tidak maksimal. "Penggunaan dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk BLT desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa diserahkan ke masyarakat," ujar Burhani.

Burhani mengakui bahwa pihaknya telah turun ke daerah dan berkoordinasi dengan Pj Bupati setempat untuk menangani masalah ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan bahwa Pemprov Jambi akan mengawal kembali penyaluran dana desa. "Desa menjadi kewenangan bupati setempat. Namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh daerah, maka Pemprov akan mengambil langkah tegas," kata Sudirman.

Sudirman menegaskan bahwa Pemprov Jambi akan mengingatkan Pj Bupati dan mengirimkan surat untuk memastikan agar masalah ini diselesaikan. "Karena dana desa ini diperuntukkan bagi masyarakat. Harus diselesaikan dulu, jangan sampai masyarakat menjadi korban," pungkasnya.

Adapun ketiga desa yang gagal salur itu adalah Desa Air Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci, serta Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun. (*/seb)