BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Dedi Ariyanto, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu sangat menyayangkan munculnya pernyataan sikap beberapa Kepala Desa (Kades) dan Lurah di salah satu media online kemarin (03/03) terkait gugatan pihaknya terhadap Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jambi. Menurutnya, pernyataan sikap beberapa kades dan lurah tersebut keliru dan gagal faham. Sebab gugatan PTUN yang dilayangkan pihaknya hanya dalam lingkup Poktan Imam Hasan dan tidak terkait dengan 8 (delapan) Poktan di 8 desa lainnya.
“PTUN tidak terkait 8 desa, ini khusus desa badang dan sidangnya pun tertutup. Kok mereka bisa tahu?,” ungkapnya.
Dedi berharap para kades dan lurah jangan terprovokasi oleh oknum-oknum pemerintah yang menurutnya punya kepentingan terkait sidang PTUN yang sedang berproses. Oknum-oknum tersebut lanjut dedi, diduga sengaja melakukan manuver, kalau tidak dikatakan sebagai ‘blunder’, yang tujuannya untuk menghimpun dukungan dari kepala desa hingga masyarakat yang terkait dengan konflik PT Dasa Anugrah Sejati (PT DAS).
“Heran saya kalau kades-kades sampai menyinggung wacana pembatalan SKCP dan MoU. Tahu dari mana, kalau tidak dari oknum pemerintah yang terkait dengan sidang PTUN. Sidang sedang dan masih berproses, jadi janganlah berupaya memperkeruh suasana seperti ini,” pungkasnya.
Ditambahkan dedi, gugatan PTUN hanya terkait luasan areal lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT DAS yang ada di kebun sektor badang seluas 2.963 hektar. Kalaupun misalkan pada akhirnya pengadilan mengabulkan gugatan pihaknya serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Tentang Calon Penerima Program Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (SKCP), hal tersebut menurutnya justru akan menguntungkan tidak hanya bagi Poktan Desa Badang tetapi termasuk Poktan 8 desa lainnya.
“Ya Insya Allah kalau pada akhirnya gugatan kita dikabulkan, otomatis SKCP yang sudah diterbitkan akan cacat hukum dan berpotensi dibatalkan. Kalau dibatalkan kita akan ajukan fasilitasi yang benar-benar sesuai dengan Permentan, minimal 20 persen. Artinya akan ada penambahan dari kesepakatan yang sudah terjadi sebelumnya. Sebab yang 12 juta perhektar kemarin itu sama sekali belum memenuhi standar minimal,” tutupnya. (*).