BEKABAR.ID, JAMBI - Pada situasi pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia kurang lebih 2 tahun lamanya, Presiden menggalakkan Pemerintah Daerah untuk memfokuskan Anggaran ke Penanggulangan Covid 19, mulai dari vaksinasi hingga pemberian sembako kepada masyarakat.

Namun, pada saat era pra-krisis ekonomi saat ini terdapat kegiatan diss efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Wakil ketua DPRD provinsi Jambi yaitu Rocky Chandra. 

Diketahui Politisi Partai Gerindra tersebut malah melakukan renovasi ruang kerja miliknya di gedung DPRD dengan anggaran yang cukup besar yaitu mencapai Rp 765. 

"Ini merupakan tindakan dissefisiensi anggaran apalagi di tengah covid 19 ini. Semua elemen pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran pada penanggulangan covid 19 dan membantu masyarakat yang terdampak Bukan malah mempercantik ruang kerja wakil rakyat," kata Wakil PGK 

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jambi Pratama Simarmata kepada bekabar.id, Rabu (8/9/21).

Ia menilai, tindakan ini juga akan berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran karena  anggaran yang dikeluarkan untuk membangun satu ruangan sangatlah besar.

"Mengenai penyaluran dan penggunaan anggaran pembangunan ruang kerja wakil rakyat ini perlu kawal supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat," tukas Pratama Simarmata.

Sebelumnya, Pengamat Politik Provinsi Jambi Navarin Karim juga angkat bicara terkait hal ini.

Kepada bekabar.id, ia menegaskan bahwa renovasi ruangan dengan nilai lebih dari setengah miliyar tersebut tidak etis, terlebih dilakukan pada masa pandemi. "Secara etika politik, renovasi dengan anggaran yang fantastis di masa pandemi ini tidak etis dilakukan. Kalaupun bersikeras mau merenovasi, ya secukupnya saja," kata dia, Minggu (5/9/21).

Navarin Karim menekankan di masa saat sekarang ini lebih baik para dewan memprioritaskan program untuk kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan. 

"Ingatkan diri bahwa hari ini sedang mengemban amanah sebagai anggota dewan yang dipilih rakyat dan mewakili rakyat," tegasnya.

Tentunya, sambung Navarin, berangkat dari hal itu dewan harus memiliki jiwa kenegarawan. "Kalau sudah seperti ini, dewan tersebut perlu dipertanyakan jiwa kenegarawannya. Jadi bisa dinilai jiwa kenegarawannya kurang atau bahkan tidak ada," imbuhnya.

Ia menyarankan, agar nilai benefitnya besar, lebih baik perbanyak bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu. "Ketimbang perbesar biaya ruang kerja yang sudah bagus," tukasnya.

Hal senada juga dikatakan Analis Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi Dr. Pahrudin HM, M.A juga mengkritik keras persoalan ini. Kepada bekabar.id ia menyebutkan, yang harus dipahami dalam penganggaran itu adalah aturan-aturan.

"Sepintas kita lihat penganggaran ini sudah pasti dilakukan pada tahun lalu, bukan beberapa bulan yang sudah-sudah, akan tetapi tahun lalu belum terealisasi. Artinya dari sisi regulasi kemungkinan besar dari apa yang dilakukan itu memang tidak ada salahnya," jelas doktor ilmu sosial dan ilmu politik jebolan Universitas Airlangga ini, Senin (30/8/21).

Namun problemnya saat ini menurut Pahrudin ialah didalam kehidupan tidak hanya terkait dengan regulasi saja, ada yang lebih tinggi dari pada regulasi, yakni etika.

"Jika menganalisisnya dengan pendekatan etika politik, etika ini harusnya menjadi payung dari semuanya. Ketika kita bertindak bahkan urusan pribadi pun, etika yang harus menjadi landasan. Bahwa hari ini kita masih di dalam suasana tidak normal karena COVID-19. Banyak sekali refocusing anggaran yang harusnya untuk kepentingan rakyat, etika seperti inilah yang harus juga diindahkan," katanya.

Mestinya, ujar Pahrudin, selaku politisi wajib punya empati dan hati nurani dengan melihat suatu kebutuhan itu kategorinya primer atupun tidak.

"Apakah ini suatu kebutuhan yang mendesak? Apakah memang harus sekarang di renovasi atau tidak, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi saat ini," tutur dia.

Pahrudin menyebutkan, banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan masih bobol, ada insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang belum dicairkan.

"Seharusnya pimpinan DPRD Provinsi Jambi harus menyikapi hal itu terlebih dahulu. Disana para Nakes mempertaruhkan nyawa, sudah sepatutnya para nakes mendapatkan reward ataupun penghargaan berupa insentif, akan tetapi tidak dicairkan," ucapnya.

Dalam politik itu, kata dia, disamping regulasi, ada yang namanya etika politik yang harus dijunjung tinggi oleh semua masyarakat maupun seorang politisi.

"Jangan sampai Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dengan mudahnya mengeluarkan sesuatu yang bukan kebutuhan sekarang. Seharusnya bisa diundur ataupun ditunda untuk beberapa tahun yang akan datang, jadi politisi juga harus beretika," imbuhnya.

Ia mengungkapkan pernah beberapa kali datang ke ruangan Rocky Candra, baginya ruangan itu masih cukup baik dan tidak perlu direnovasi dalam waktu sekarang ini.

"Sebagai rakyat Jambi, kalau renovasi mungkin bisa ditunda, dana itu bisa digunakan untuk kepentingan yang jauh lebih lebih mendesak. Atau bisa digunakan beberapa persennya saja dengan keperluan yang sangat urgent seperti fasilitas komunikasi yang perlu digunakan terkait kinerja seorang pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Hal yang demikian tentu masih bisa di tolerir," bebernya.

Ia juga menyatakan cara ini cukup melukai perasaan publik dan apa yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan DPRD Provinsi itu kurang elok.

"Politisi itu harus mengindahkan perasaan publik dengan mengeluarkan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Masyarakat yang berdampak COVID-19 sebetulnya lebih banyak dari yang terdata. Hal-hal yang seperti inilah seharusnya betul-betul diperhatikan oleh politisi pimpinan DPRD," terangnya.

Ia menuturkan, ini juga menjadi catatan untuk siapapun, baik tim penganggaran serta OPD terkait. Bagaimana betul-betul bekerja dengan mengedepankan kepentingan publik dengan melihat skala prioritas dan non prioritas.

"Kami minta kepada abang kami Rocky Chandra untuk menunda dahulu renovasi ruangan, memang sebagian orang ada yang berlindung dengan mengatakan bahwa aturannya tidak salah. Itu memang betul, akan tetapi kita harus mengedepankan etika politik terlebih dahulu," pungkasnya. (seb)