BEKABAR.ID, KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan langkah konkret untuk menekan laju inflasi daerah yang sempat mencatatkan angka tertinggi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Kerinci pada September 2025 mencapai 5,90 persen, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas cabai merah, emas perhiasan, dan beras.

Sementara secara month to month (m-to-m), inflasi didorong oleh kenaikan harga cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau yang mengalami fluktuasi akibat terbatasnya pasokan dan peningkatan permintaan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kerinci, Monadi, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui TPID telah bergerak cepat melakukan langkah nyata di lapangan. Saat dikonfirmasi oleh sejumlah media pada Sabtu, 12 Oktober 2025, Bupati menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kita bekerja keras bersama seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga. TPID telah turun langsung ke lapangan, melakukan operasi pasar, dan memperkuat kerja sama antar daerah agar harga bahan pokok bisa terkendali,” ujar Bupati Monadi.

Bupati Monadi juga menekankan, bahwa dibawah arahannya akan memastikan TPID bergerak cepat melaksanakan langkah strategis yang dipersiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat pasokan bahan pangan pokok di pasaran.

“Kita tidak ingin masyarakat terus terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok. Karena itu, kami akan pastikan langkah cepat yang dilakukan segera dilaksanakan,” tegas Bupati Monadi.

Ketua TPID Kabupaten Kerinci, Zainal Efendi, menjelaskan bahwa TPID telah melaksanakan berbagai langkah nyata sepanjang Triwulan III Tahun 2025 untuk menjaga kestabilan harga pangan dan memperkuat ketersediaan pasokan.

“Sepanjang Triwulan III tahun ini, kami telah melaksanakan beberapa langkah konkret.

Pertama, menggelar High Level Meeting TPID Semester II Tahun 2025 yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Provinsi Jambi dan dihadiri seluruh instansi terkait. Dalam pertemuan itu, dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh untuk menjamin pasokan beras dan bahan pangan pokok di daerah.

Kedua, kami memperkuat kerja sama lintas daerah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi pada 3 Agustus 2025, dan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada 3 Oktober 2025 di Kayu Aro. Sinergi ini penting untuk memperlancar arus distribusi pangan antarwilayah.

Ketiga, TPID juga telah melaksanakan rapat koordinasi khusus pada 6 Oktober 2025 menindaklanjuti rilis BPS, di mana kami memutuskan untuk segera melakukan intervensi pasar melalui Operasi Pasar (OP) terhadap komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, beras, dan minyak goreng, serta memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi.

Dan keempat, kami melaksanakan Operasi Pasar langsung di lapangan pada 9 Oktober 2025 di Desa Talang Kemuning, Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman, serta Pasar Hiang, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kerinci. Hasilnya cukup signifikan, beberapa harga bahan pokok mulai menunjukkan penurunan di tingkat konsumen,” ungkap Zainal Efendi.

Ia menambahkan, TPID juga secara aktif mengikuti rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring untuk memantau perkembangan nasional dan menyelaraskan langkah daerah dengan kebijakan pusat

Sekretaris TPID Kabupaten Kerinci, H. Atmir, memaparkan bahwa faktor penyebab inflasi di Kerinci tidak hanya berasal dari harga pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor alam, pola konsumsi masyarakat, dan keterbatasan distribusi.

“Inflasi di Kerinci sebagian besar dipicu oleh gangguan pasokan akibat anomali cuaca dan gagal panen di beberapa wilayah, serta kecenderungan masyarakat yang lebih memilih beras lokal dibandingkan beras SPHP.

Selain itu, distribusi antar daerah sempat terhambat karena masa panen yang bersamaan dan kurangnya informasi harga yang sampai ke masyarakat,” jelas H. Atmir.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui TPID terus memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan meningkatkan komunikasi publik, memperluas pemanfaatan pangan lokal, dan memperbanyak operasi pasar langsung di lapangan.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir di tengah mereka. Edukasi harga, operasi pasar, serta dukungan kepada petani dan pedagang menjadi bagian penting agar inflasi tidak menekan ekonomi rumah tangga,” tambahnya.

Masih menurut H. Atmir, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor yang erat. Karena itu, TPID Kerinci menjalankan sinergi dengan berbagai pihak seperti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh, BPS Kabupaten Kerinci, dan unsur Forkopimda.

“Kami melakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan, dan jika ada kondisi pasar yang mendesak, kami langsung gelar rapat tematik. Dari hasil evaluasi terakhir, rekomendasi utama kami adalah memperbanyak operasi pasar, memantau pasokan dan distribusi pangan secara rutin, serta mendorong pemanfaatan pangan lokal agar harga tetap terkendali,” terang H. Atmir.

Menatap Triwulan IV Tahun 2025, Sekretaris TPID H. Atmir memastikan bahwa pemerintah daerah akan tetap siaga menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kami sudah menyiapkan langkah antisipatif. Operasi pasar akan terus dilakukan di berbagai kecamatan dan pusat perdagangan, terutama untuk komoditas yang rawan naik seperti cabai merah, daging ayam ras, cabai hijau, beras, dan minyak goreng. Kami juga terus berkoordinasi dengan TPID Provinsi Jambi dan Bulog untuk menjamin ketersediaan stok hingga akhir tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjelang akhir tahun menjadi ujian penting bagi stabilitas ekonomi daerah.

“Kita ingin masyarakat bisa menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga. Itu prioritas kami di TPID,” tegas H. Atmir.

Upaya yang dilakukan TPID Kabupaten Kerinci menunjukkan komitmen kuat dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor, intervensi cepat di lapangan, serta sinergi antar daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci membuktikan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kerinci optimistis inflasi dapat terus ditekan, harga pangan tetap stabil, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (*)