BEKABAR.ID, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi hingga kini belum menerapkan program makan siang gratis yang menjadi salah satu program unggulan pasangan Probowo-Gibran, yang direncanakan mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2025.
Program yang diberi nama "Makan Bergizi Gratis" ini dijadwalkan akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga yang baru dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024.
BGN memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah sesuai jadwal belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia, yang dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas.
Namun, Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi resmi maupun petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut di Provinsi Jambi.
"Mengenai jadwal makan siang gratis, untuk saat ini kita masih menunggu juknis dari pusat," ujar Al Haris saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur baru-baru ini.
Lebih lanjut, Al Haris juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi belum memperoleh informasi detail mengenai anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
"Untuk saat ini kita masih menunggu. Anggaran tersebut nantinya bakal dialokasikan dari pusat ke provinsi dan akan disurvei langsung oleh pihak terkait," tambahnya.
Ketidakpastian ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, mengingat program makan siang gratis dinilai sangat relevan bagi peningkatan kesejahteraan anak-anak sekolah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat ekonomi rendah.
Meskipun program ini digadang-gadang akan menjadi tonggak baru dalam upaya perbaikan gizi nasional, realisasinya masih bergantung pada kesiapan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah pusat dalam memberikan arahan jelas kepada setiap daerah, termasuk Provinsi Jambi, untuk memastikan program ini dapat berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil inisiatif dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan optimal tanpa hambatan berarti.
Editor: Sebri Asdian
