Oleh:

Juanda Rizki Pratama.S.IP

Kerusuhan yang berujung pada penjarahan rumah pejabat beberapa waktu terakhir membuka kembali mata kita: rakyat bisa marah, dan kemarahan itu meledak. Namun, apakah amarah itu datang secara tiba-tiba? Jawabannya: tidak. Ini adalah akumulasi dari praktik politik yang semakin hari semakin menyerupai parodi—lucu bagi para elit, tetapi menyakitkan bagi rakyat yang menyaksikannya dari pinggir panggung.

Bujuk Rayu Rakyat: Janji Lima Tahunan yang Menyesatkan

Setiap jelang pemilu, rakyat kembali menjadi raja. Mereka dibujuk, dirayu, dijanjikan ini-itu, seolah segala penderitaan akan dihapus setelah bilik suara ditutup. Dari janji perbaikan ekonomi, bantuan sosial, hingga pembangunan yang merata—semua diucapkan manis di panggung kampanye.

Namun, usai pesta demokrasi selesai, bujuk rayu itu hilang seperti asap. Yang tersisa hanya rutinitas lama: rakyat kembali berjuang sendiri, menanggung beban ekonomi, menghadapi harga-harga yang melonjak, sementara janji yang pernah mereka pegang erat menjadi sekadar kenangan.

Bujuk Rajuk Pejabat: Oposisi Hanya Saat Tak Diberi Kursi

Yang lebih menyakitkan adalah perilaku sebagian elit politik yang menjadikan oposisi bukan sebagai prinsip, melainkan strategi tawar-menawar. Mereka rajuk ketika kepentingan mereka tak diakomodasi, lalu kembali mesra ketika ada kursi atau anggaran yang menunggu.

Oposisi seperti ini bukanlah penyeimbang demokrasi, tetapi sekadar manuver untuk mempertahankan eksistensi di lingkaran kekuasaan. Mereka memanfaatkan momen ketidakpuasan rakyat hanya untuk mengancam lawan politik, bukan untuk memperjuangkan perubahan.

Anggaran Dimutilasi, Rakyat Dipaksa Ikat Pinggang

Di balik layar, hukum seringkali menjadi alat tukar. Anggaran-anggaran di daerah dipangkas dengan dalih efisiensi, namun faktanya lebih banyak mengalir ke kepentingan kelompok tertentu. Rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru dipaksa mengencangkan ikat pinggang, sementara proyek-proyek strategis diprioritaskan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan siapa yang diuntungkan.

Kerusuhan dan Penjarahan: Gejala, Bukan Solusi

Kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat bukanlah solusi, meski bisa dimengerti sebagai gejala dari kekecewaan yang menumpuk. Ia adalah alarm yang menandakan bahwa ketidakadilan telah mencapai titik jenuh. Namun, perilaku anarkis tidak akan memperbaiki keadaan. Sebaliknya, ia memberi legitimasi kepada penguasa untuk memperketat kontrol, memperkuat aparat, dan kembali menyudutkan rakyat.

Sejarah menunjukkan: setiap kekerasan yang lahir dari frustrasi massa selalu dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melanggengkan diri. Maka, jika benar rakyat ingin perubahan, jalan itu bukan lewat membakar dan merampas, melainkan dengan mendesak sistem untuk kembali kepada relnya: adil, transparan, dan berpihak.

Oposisi Sejati, Perubahan Sejati

Oposisi sejati tidak lahir dari rajuk, tetapi dari keberanian menjaga jarak dengan kekuasaan yang menyimpang. Ia bukan posisi sementara untuk menunggu giliran masuk, tetapi sikap permanen dalam mengawal suara rakyat. Begitu pula rakyat sejati—bukan yang mudah dibujuk, lalu marah tak tentu arah ketika dibohongi, tetapi yang mampu mengingat, mencatat, dan menuntut pertanggungjawaban dengan cara yang sah dan beradab.

Penutup

Kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat bukan sekadar berita kriminal. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah asli politik kita: politik bujuk rayu, politik bujuk rajuk, politik yang mempermainkan hukum dan mengaduk anggaran hanya demi sekelompok orang. Jika kita tak ingin peristiwa ini terulang, maka perbaikannya harus dimulai dari hulu: hentikan parodi politik, kembalikan kepercayaan publik, dan jadikan oposisi sebagai fungsi mulia, bukan permainan kursi.