BEKABAR.ID, KERINCI – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kerinci melakukan kajian internal terhadap rencana operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang saat ini masih dalam tahap persiapan, Sabtu (25/05/25).

Meski PLTA tersebut belum beroperasi, PC IMM Kerinci menilai bahwa sejak awal, perlu ada langkah antisipatif dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.

Kajian bertajuk “Cahaya dari Bumi Kerinci: Menggugat Hak Listrik untuk Negeri Sendiri” ini merumuskan sejumlah persoalan potensial yang bisa timbul saat PLTA mulai beroperasi, serta tuntutan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pengelola PLTA. Salah satu tuntutan utama adalah pemberian listrik gratis atau minimal subsidi biaya listrik untuk masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.

Ketua Umum PC IMM Kerinci, Wandi Eka Putra menyampaikan, berdasarkan hasil dari kajian, pembangunan PLTA seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan jangan sampai nantinya menyisakan kerugian ekologis dan sosial.

“Kita tidak menolak pembangunan, apalagi energi terbarukan seperti PLTA. Tapi sejak awal, masyarakat Kerinci harus dilibatkan dalam perencanaan manfaat. Jangan sampai nanti listriknya keluar daerah, tapi warga di sekitar sumber air malah tetap terbebani,” ujar Wandi.

IMM, lanjut Wandi, menyoroti sejumlah potensi dampak negatif yang harus diantisipasi seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air, kekeruhan sungai, dan gangguan terhadap ekosistem ikan. Selain itu potensi gangguan mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan hidup pada sungai dan lahan di sekitar proyek juga bakal terjadi.

"Kemungkinan pemindahan paksa dan keretakan lahan akibat bendungan. Risiko sosial-ekonomi, seperti naiknya biaya hidup dan tidak adanya jaminan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Kerinci, kemungkinan juga bisa terjadi," jelasnya.

Dia menambahkan, PC IMM Kerinci turut mencatat bahwa janji-janji seperti pembukaan lapangan kerja dan program beasiswa untuk masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh hingga kini belum terealisasi dalam bentuk yang jelas.

"Meski PLTA memiliki potensi manfaat seperti pasokan listrik stabil, energi bersih, namun IMM menegaskan bahwa semua itu tidak akan bernilai tanpa keterlibatan dan keadilan bagi masyarakat sekitar," terangnya.

PC IMM Kerinci, kata Wandi, mengusulkan ke depan, pemerintah daerah harus menjalin komunikasi intensif dengan pengelola PLTA untuk memperjuangkan kontribusi PAD dan masyarakat.

"Selain itu kita menuntut adanya kesepakatan tertulis tentang kuota pekerjaan dan manfaat sosial serta rekomendasi listrik gratis atau subsidi untuk warga sekitar Kerinci bentuk kompensasi atas pemanfaatan sumber daya di Bumi Sakti Alam Kerinci," tegasnya.

Jangan sampai, lanjut dia, ketika PLTA mulai beroperasi nanti, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh hanya jadi penonton. "Kita harus bersuara sejak awal agar pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan. Hasil kajian ini juga akan kita serahkan ke kepala daerah, DPRD serta pihak PLTA,” tutup Wandi.

Editor: Sebri Asdian