BEKABAR.ID, BATANGHARI - Publik Batang Hari tengah diguncang isu serius pasca pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan Bupati Batang Hari, Fadhil Arief, Senin (08/09/2025) lalu. Bukannya menenangkan para honorer yang bertahun-tahun mengabdi, pelantikan itu justru menyisakan tanda tanya besar soal integritas seleksi PPPK di Batang Hari.

Pasalnya, salah seorang yang dilantik berinisial ABY disebut-sebut tidak pernah tercatat sebagai honorer dan tidak pernah bekerja di kantor pemerintahan. Lebih ironis lagi, sosok ini justru diketahui aktif sebagai pengurus partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Fakta itu kini viral di media sosial dan menuai kecaman luas.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin seseorang yang terang-terangan berpolitik, namun tidak punya riwayat sebagai honorer, bisa dilantik sebagai PPPK? Hal ini jelas melanggar aturan yang seharusnya ditegakkan secara ketat.

Seorang sumber bekabar.id yang enggan disebutkan namanya menilai, kejadian ini tidak bisa dianggap remeh. “Kalau benar ABY tidak pernah jadi honorer tapi bisa dilantik jadi PPPK, itu artinya sistem seleksi di Batang Hari sangat bermasalah. Pertanyaannya, apakah ini murni kelalaian atau memang ada unsur kesengajaan? Jangan-jangan ada permainan politik di baliknya,” ujarnya, Kamis (11/09/25).

Sumber juga menambahkan, kasus ini sudah ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. “Ini bukan sekadar isu kecil, ini soal kredibilitas kepala daerah dalam menjaga integritas rekrutmen ASN. Jika dibiarkan, publik akan menilai bahwa Pemkab Batang Hari tidak serius menegakkan aturan, dan yang lebih berbahaya lagi, ada indikasi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik,” lanjutnya.

Kini, publik menunggu langkah konkret Bupati Fadhil Arief. Apakah ia akan bersikap tegas menindak kejanggalan ini, atau justru membiarkan sehingga kecurigaan adanya praktik tidak sehat dalam rekrutmen PPPK semakin menguat?

Editor: Sebri Asdian