BEKABAR.ID, KERINCI - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi disebut belum seluruhnya memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pengawasan dan kelayakan dapur sebelum menjalankan program yang menyasar ribuan pelajar di Kabupaten Kerinci.

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Kerinci, Nopal, mengakui masih ada sejumlah dapur yang perlu dilakukan pembenahan, meski kondisi saat ini disebut terus mengalami perbaikan.

"Kalau dibilang semua (dapur) belum memenuhi standar, tidak juga. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik karena peraturannya banyak mengalami perubahan untuk kebaikan," kata Nopal saat dikonfirmasi bekabar.id, beberapa waktu yang lalu.

Saat ditanya apakah ada dapur yang telah beroperasi sebelum memenuhi standar, Nopal menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan tahap percepatan program yang dimulai sejak 2025.

Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan program, jumlah dapur yang beroperasi masih sangat terbatas karena sulitnya mencari investor yang bersedia membangun fasilitas dapur MBG.

"Kalau di Kerinci, kami membaguskan dapur dulu baru bisa jalan. Kecuali dapur yang sudah berjalan di tahun 2025, itu pun hanya empat sampai lima dapur karena saat itu masuk tahap percepatan. Dulu memang susah mencari investor yang mau membangun dapur," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini persyaratan operasional dapur telah diperketat sebelum diizinkan beroperasi.

Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi di antaranya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan, sertifikasi penjamah makanan, uji kelayakan air, hingga kelengkapan infrastruktur bangunan.

"Sekarang kami perketat. Sebelum running, ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti SLHS dari Dinkes, penjamah makanan, uji layak air dan infrastruktur bangunan," jelasnya.

Namun, ketika ditanya terkait keberadaan dapur yang sempat disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya, Nopal tidak memberikan tanggapan.

Kondisi ini pun memunculkan kritik dari sejumlah kalangan. Aktivis Kerinci, Edo, meminta pemerintah dan pihak pengelola program lebih terbuka kepada publik terkait kondisi riil dapur MBG yang beroperasi di Kerinci.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah dapur yang mendistribusikan makanan kepada siswa benar-benar telah memenuhi standar kesehatan, sanitasi dan keamanan pangan.

"Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan baru karena aspek pengawasan diabaikan. Kalau memang ada dapur yang belum memenuhi standar, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," kata Edo.

Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya fokus pada percepatan pelaksanaan program, tetapi juga harus memastikan seluruh persyaratan teknis dipenuhi sebelum dapur beroperasi.

"Keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada kesan program dipaksakan berjalan, sementara standar kelayakan baru dipenuhi di tengah jalan," tegasnya.

Edo juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Menurutnya, audit penting dilakukan untuk memastikan tidak ada fasilitas yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Kalau sekarang persyaratan diperketat, berarti publik juga berhak bertanya bagaimana kondisi dapur yang sudah lebih dulu beroperasi. Apakah semuanya sudah memenuhi standar atau belum. Ini yang harus dijelaskan secara transparan," tukasnya.

Editor: Sebri Asdian