BEKABAR.ID, JAMBI – Sorotan publik kembali mengarah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi. Pasalnya, anggaran tagihan sejumlah kebutuhan operasional dinas tersebut tercatat fantastis, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah hanya untuk periode tertentu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, tagihan internet Dinas Perindag tercatat sebesar Rp 105.079.000. Sementara itu, biaya listrik mencapai Rp 230.515.920, dan tagihan air sebesar Rp 32.076.000.

Selain itu, terdapat pula beban pajak dinas kendaraan sebesar Rp 15.000.000, biaya pemeliharaan printer sebesar Rp 16.560.000, dan pemeliharaan AC Split yang menelan anggaran Rp 21.960.000.

Total akumulasi dari sejumlah pengeluaran tersebut mencapai lebih dari Rp400 juta. Angka ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik terkait efisiensi serta transparansi pengelolaan anggaran di tubuh Disperindag Provinsi Jambi.

Aktivis Jambi, Danil Febriandi, turut menyoroti fenomena tersebut. Ia menilai bahwa angka-angka fantastis dalam tagihan operasional justru mencederai rasa keadilan masyarakat, terlebih di saat masih banyak persoalan rakyat yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

“Bayangkan, internet saja bisa sampai ratusan juta, listrik tembus lebih dari dua ratus juta, lalu ada pemeliharaan printer dan AC yang nilainya puluhan juta. Ini tidak masuk akal. Masyarakat sedang sulit, tapi anggaran dinas justru dihamburkan tanpa kejelasan manfaat,” tegas Danil, Jumat (03/10/25).

Ia mendesak agar aparat pengawas internal maupun eksternal segera turun tangan memeriksa penggunaan anggaran di Disperindag. “Kami minta ini jangan dianggap remeh. Aparat penegak hukum juga harus melihat, apakah penggunaan anggaran ini sesuai aturan atau justru ada indikasi pemborosan dan penyalahgunaan,” tambahnya.

Selain itu, Danil berpendapat, tingginya beban biaya operasional dinas yang dibiayai dari uang negera ini mendapat perhatian serius dari pihak legislatif maupun aparat pengawas keuangan daerah. "Sebab, pengelolaan keuangan negara dituntut tidak hanya transparan, tetapi juga harus berorientasi pada efisiensi dan kepentingan masyarakat luas," tukasnya.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Kemas Muhammad Fuad belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat yang dikirimkan tidak mendapat respon.

Editor: Sebri Asdian