BEKABAR.ID, JAMBI – Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi menggelar Diskusi
Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan dan Perkebunan di Provinsi Jambi bersama
Komisi IV DPR RI, Senin (18/4/2022), di ruang rapat Badan Anggaran DPRD
Provinsi Jambi.
Di awal diskusi, Ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo
menyampaikan bahwa diantara pokok permasalahan dalam konflik lahan adalah
kemitraan yang tidak terealisasi oleh perusahaan kepada masyarakat; pencabutan
dan evaluasi izin HGU Perkebunan; Pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi
kawasan hutan; dan Klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan.
“Kewajiban minimal fasilitasi pembangunan usaha kebun
masyarakat oleh perusahaan, dan tumpang tindih Sertifikat Atas Tanah, termasuk
permasalahan yang kita jumpai dalam beberapa kasus konflik lahan di provinsi
Jambi,” terang Wartono.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin,
menyampaikan apresiasinya atas kerja-kerja Pansus Konflik Lahan DPRD Povinsi
Jambi. Menurutnya, daerah lain ada yang memiliki kasus konflik lahan yang lebih
besar dibanding Jambi, namun DPRDnya tidak ngotot untuk membentuk Pansus.
“Setelah rekomendasi (pansus konflik lahan, red)
diparipurnakan, mohon berikan kami dokumen lengkapnya untuk kami
tindaklanjuti,” jelas Sudin.
Pada kesempatan yang sama, Djarot Saiful Hidayat, yang ikut
dalam rombongan kunjungan kerja DPR RI ini berharap jika pola-pola yang
dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil, maka
dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain.
“Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat
forkopimdanya kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi
terwujudnya keadilan sosial,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Wartomo, yang juga hadir dalam diskusi menyatakan mendukung kerja-kerja Pansus khususnya dalam hal validasi data.
“Kami akan berusaha meningkatkan kualitas data. Sekarang kami
sedang semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya itu. Kami juga melakukan kajian
dan gelar,” terang Wartomo.
Di akhir sesi diskusi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi
Purwanto berharap ada political will yang sama dari semua pemangku kepentingan
yang hadir, khususnya DPR RI dan Pemerintah Pusat, karena keterbatasan
kewenangan pemerintah daerah. “Investasi kita dukung, tapi masyarakat juga
perlu makan,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.
Turut serta dalam kunjungan kerja Komis IV DPR RI ke Provinsi
Jambi Dedi Mulyadi, Salim Fakhry, Panggah Susanto, Hanan Rozak dan Budhy
Setiawan dari Fraksi Golkar.
Selain Sudin dan Djarot, hadir juga anggota Fraksi PDI
Perjuangan Mindo Sianipar, Sunarna dan Maria Lestari.
Hadir juga anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Nasdem, PKB,
Demokrat, PKS, PAN dan PPP.
Selain itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan beberapa
Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga hadir.
Diskusi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama
percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi oleh seluruh unsur
forkopimda provinsi jambi, para pemangku kepentingan dan peserta yang mengikuti
diskusi.
Pada Selasa (19/4/2022) Komisi IV DPR RI dan Pansus Konflik
Lahan melakukan kunjungan ke salah satu daerah tempat terjadinya kasus konflik
lahan di kabupaten Muaro Jambi. (*)