BEKABAR.ID, JAMBI - DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda pembahasan yakni penyampaian nota pengantar Gubernur Jambi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. Penjelasan pimpinan DPRD terhadap Ranperda Inisiatif DPRD serta Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda, Jumat (5/6) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi
Jambi, Edi Purwanto didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanudin
Mahir dan Pinto Jayanegara serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.
Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi, Al Haris bersama dengan Wakil
Gubernur Jambi, Abdullah Sani serta dihadiri sejumlah unsur Forkompimda
Pemerintah Provinsi Jambi.
Pada kesempatan ini, masing-masing fraksi menyampaikan bahwa
pihaknya meminta agar Ranperda Rencana Pembangunan?Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi?Tahun 2025 - 2045 dan Ranperda Grand
Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2050 untuk selaras.
Ada beberapa pandangan yang disampaikan oleh juru bicara
fraksi diantaranya disampaikan oleh Kamaludin Havis, dari Fraksi PPP- Berkarya.
Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi untuk memikirkan persoalan destinasi
wisata di Provinsi Jambi terutama terkait dengan akses wisata.
“Jambi ada banyak destinasi wisata satu diantaranya candi
muarojambi untuk jadi prioritas kedepannya, itu bagaimana akses ke destinasi
wisata bisa gunakan akses yang lebih baik seperti kereta api
misalnya,”tambahnya.
Disisi lain, disampaikan oleh Rusdi Kamal Siregar, juru
bicara fraksi PAN bahwa persoalan kemungkinan-kemungkinan bencana alam juga
harus menjadi prioritas yang dipikirkan untuk jangka panjang. Misalnya terkait
dengan keberadaan gunung kerinci, maka perlu dipikirkan evakuasi dan titik
kumpul serta keamanan masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak
diinginkan.
“Terkait karhutla juga, pemerintah perlu mempersiapkan
strategi dalam upaya penanggulangan. Menginggat Jambi hampir setiap tahun
mengalami kebakaran hutan dan lahan,”katanya.
Prioritas jangka panjang yang perlu dilakukan oleh pemerintah
juga disarankan oleh juru bicara fraksi PKS, Mohd. Rendra. Ia menyebutkan bahwa
pemerintah Provinsi Jambi perlu membuat langkah-langkah strategis terkait
dengan pelabuhan untuk peningkatan perekonomian.
“Pelabuhan ini perlu juga diprioritaskan untuk bagaimana
kedepan pelabuhan ini bisa menjadi sarana peningkatan perekonomian untuk
menjadikan jambi lebih baik lagi,”pungkasnya. (*)