Anggota DPRD Cek Jembatan di Sungai Bahar Muaro Jambi

Anggota DPRD Cek Jembatan di Sungai Bahar Muaro Jambi

BEKABAR.ID, MUAROJAMBI - Sebelum kegiatan Reses berlangsung dan dibawa teriknya matahari, Kepala Desa (Kades) Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi Muhammad Adam membawa dua orang anggota DPRD dari fraksi Golkar berjalan kaki sekitar 200 Meter (M), Rabu (2/11/2022).

Tujuannya adalah, ingin menunjukkan jembatan Sungai Bahar yang menghubungkan dua Kecamatan di wilayah tersebut dengan kondisi yang memperihatinkan. Namun dalam perjalanan sekitar kurang lebih 200 meter lagi, akses menuju ke lokasi tidak bisa dilewati sehingga turun dari kendaraan dengan berjalan kaki.

"Setiap kali rusak jembatan ini dibangun oleh masyarakat dengan cara swadaya, kita dari Pemerintah Desa (Pemdes) keterbatasan anggaran, dengan itu adanya bapak bapak anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi disini, gimana untuk mengatasi ini," harapnya saat sudah dilokasi.

Menurut Kades, jalan penghubung antara dua kecamatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih dalam membawa hasil perkebunan."Karena ini merupakan akses yang cukup strategis, selain jalan lintas untuk hasil perkebunan juga ini jalan salah satunya apabila masyarakat hendak ke kota Jambi ataupun ketika mendadak ke rumah sakit," katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Ketua Fraksi Golkar Muaro Jambi Sartono BE , turut didampingi Tokoh masyarakat sekaligus Wakil Dewan Pertimbangan DPD Golkar Muaro Jambi Samsul Bahri mengamini aspirasi dari Kades serta masyarakat setempat.

"Kalau melihat sungai dan bentangan nya cukup besar, maka diperlukan anggaran yang cukup besar untuk itu pihak kabupaten untuk menyiapkan Feasibility Studi (FS) dan Desain, setelah itu apakah nanti diajukan ke Gubernur melalui APBD, atau hibah dan bagaimana pokoknya saya mau lihat dulu hitungan anggaran nya," tuturnya.

Selanjutnya, Anggota DPRD Muaro Jambi sekaligus Ketua Fraksi Golkar Sartono mengaku akan menyiapkan apa yang diperlukan."Kita akan koordinasi dengan Ketua Komisi juga Kepala Dinas PUPR Kabupaten, artinya bahu membahu lah, kalau ke kabupaten anggaran nya terbatas," jelasnya