BEKABAR.ID,  JAKARTA - Setelah melakukan Kunjungan Kerja ke SKK Migas Sumbagsel pada senin lalu, Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH Kembali melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan ( ADPMET ) yang berada di Jln. Jendral sudirman Kav 52-53, Jakarta, Selasa (12/10).

Kunjungan kerja Wakil Bupati yang didampingi oleh Asisten Perekonomian  Ir. H. Erwin,  Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan H.Dahlan, S,Sos MM, dan Kabag SDA Suparti, ST MH itu, disambut baik oleh Sekjen Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan ( ADPMET ) Dr. Andang Bachtiar, M,Sc.

Disampaikan Wabup, tujuan Kunjungan Kerjanya tersebut dalam rangka meminta dukungan ADPMET terkait kejelasan atau tranparansi data terkait produksi migas dan data sumur yang ada di wilayah kerja Kabupaten Tanjab Barat. 

"Kami minta kepada Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan dapat mendorong pemerintah pusat agar pemkab bisa mendapatkan data yang di inginkan," kata wabup. 

Menurutnya, data tersebut dibutuhkan sebagai data pembanding, hal ini dikarenakan data yang selama ini disampaikan K3S hanya sebatas laporan. Wabup juga sebut pihaknya akan segera turun kelapangan guna melakukan verifikasi langsung,  data yang disampiakan K3S petrocina.

"Jika terjadi perbedaan data yang ada, dengan saat kita verifikasi Kelapangan nanti, kita akan menutup sumur tersebut," tegas Wabup. 

"Kemudian hasil kunker hari ini secepatnya akan kita sampaikan kepada Bupati Tanjab Barat," tambahnya 

Menanggapi penyampaian Wabup, Andang mengatakan ADPMET di bawah kepemimpinan "Kang Emil" juga berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan terutama bagi daerah-daerah kaya cadangan energi. Menurutnya, Daerah penghasil memang selayaknya mendapatkan haknya untuk kesejahteraan rakyat.

Ditambahkan Andang, misi lain yang hendak dicapai ADPMET saat ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), agar daerah penghasil migas tidak hanya menjadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki.

"Kita juga akan mendorong pemerintah pusat agar apa yang dikeluhkan oleh Pemerintah Daerah itu bisa terpenuhi dan keadilan untuk masyarakat di daerah," katanya.(seb)