BEKABAR.ID, JAMBI - Komisi III DPRD Provinsi bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi kembali menggelar hearing terkait dengan titik lokasi bangunan stadion center. Rapat berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Kamis (21/7/2022).

Sebelumnya, kedua lembaga ini sudah melakukan rapat bersama. Namun belum ada kesimpulan karena paparan dari konsultan Dinas PUPR Provinsi Jambi dinilai belum lengkap sehingga belum bisa menyakinkan para anggota dewan.

Akibatnya, waktu lalu (15/7) salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi Abun Yani sempat Walk Out dari rapat, karena tidak adanya penjelasan mengenai aspek ekonomi dan aspek budaya. Dan hari ini, Abun Yani kembali hadir dan menanggapi hasil rapat tersebut. "Hari ini sudah di sampaikan oleh konsultan," tegasnya.

Namun masalah tiga lokasi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, kata Abun Yani DPRD Provinsi Jambi tidak ikut campur. "Silahkan mereka menunjuk, dan jika ditemui ada permasalahan hukum kedepan jangan libatkan kita," pintanya.

Menurut Abun Yani, DPRD Provinsi Jambi sudah mengingatkan Pemprov Jambi bahwa dalam menetapkan lokasi stadion harus jelas, tanpa ada cacat administrasi yang mengakibatkan cacat hukum."Mengenai pembangunan untuk Provinsi Jambi tetap kita dukung, apalagi ini di wilayah Muaro Jambi Batanghari, Dapil saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Abun Yani mengatakan, seandainya (pembangunan stadion) ini bisa di pending (ditunda), maka lebih baik anggarannya digunakan untuk infrastruktur yang sudah rusak dimana dimana dan butuh diperbaiki, selanjutnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat yang saat ini terjadi ketimpangan.

"Membangun sekolah sekolah yang kurang memadai di daerah kita, kalau seandainya pemerintah (tetap-red) membangun (stadion-red) itu silahkan. Karena saya dapil Batanghari Muaro Jambi, ya harus di Muaro Jambi, kedua harus memperhatikan segala aspek, jika terjadi permasalahan jangan libatkan kita, kita tidak ikut campur," tambahnya.

"Untuk menentukan lokasi bukan domain kita, itu domain pemerintah, kita cuma mengingatkan jangan sampai terjadi cacat administrasi, yang mengakibatkan cacat hukum, jika terjadi jangan libatkan kita, kalau seandainya bisa di pending ya tolong pending, mengingat Jambi saat ini butuh infrastruktur, kalau pribadi saya gitu lho," pungkasnya