BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Mimpi besar Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi 2026 kini berada di ujung tanduk. Harapan yang semula menyala terang mulai meredup setelah muncul kabar pemangkasan anggaran daerah hingga mencapai Rp 600 miliar.
Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, tak menampik bahwa kondisi ini menjadi pukulan telak. Menurutnya, pemangkasan anggaran bukan hanya mengancam persiapan Porprov, tetapi juga menyentuh pos-pos vital lain seperti gaji P3K hingga belanja modal.
“Pemangkasan ini jelas akan berdampak luas. Mulai dari persiapan Porprov, pembayaran gaji P3K, hingga program pembangunan,” tegas Hamdani, Jumat (26/9/2025).
Ketika ditanya mengenai langkah penyelamatan, Hamdani mengaku pihaknya bersama pemerintah daerah masih berusaha mencari solusi terbaik. “Sampai hari ini solusi belum ada. Namun, pemerintah daerah bersama DPRD Tanjab Barat akan melakukan koordinasi ke DPR RI. Kita berharap ada kebijakan pusat yang bisa membantu. Untuk sementara, kami meminta masyarakat bersabar,” jelasnya.
Isu pemangkasan anggaran ini juga ikut menyeret dana desa sebagai salah satu pos yang berpotensi terdampak. Anggota DPRD Tanjab Barat, Sufrayogi Syaiful, menilai persoalan ini harus dikaji lebih dalam karena dana desa diatur langsung oleh undang-undang.
“Untuk dana desa perlu kajian lebih dulu. Ada regulasi yang jelas mengatur soal itu. Tapi yang pasti, pemangkasan anggaran ini imbasnya luas, mulai dari perjalanan dinas, kegiatan resmi, hingga konsumsi. Bahkan kami di DPRD pun ikut terkena dampaknya,” ungkap Sufrayogi.
Sementara itu, Ketua KONI Tanjab Barat, Jamal Darmawan, S.I.E., menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi dari pemerintah daerah terkait kemungkinan batalnya status tuan rumah Porprov.
“Sampai hari ini belum ada surat resmi dari Pemkab yang membatalkan Porprov. Jadi kami tetap menunggu arahan resmi. Namun, tentu saja isu pemangkasan anggaran ini membuat banyak pihak resah,” tukasnya.
Editor: Sebri Asdian
