Pacu Peningkatan TKDN di Wilayah Sumbagsel, SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Stakeholder

Pacu Peningkatan TKDN di Wilayah Sumbagsel, SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Stakeholder

BEKABAR.ID, Palembang, 5 Juli 2022 - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kerja Sama (KKKS) terus berupaya agar kehadirannya di suatu wilayah kerja juga turut meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat. Hal yang sama juga diterapkan pada wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) yang merupakan bagian dari industri migas, sekaligus menyimpan potensi komoditas pertanian yang jika dikembangkan dengan tepat, akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Rudi Satwiko, menegaskan SKK Migas senantiasa melakukan program pengembangan masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas dan pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing, berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah tertentu.

“SKK Migas terus berkomitmen agar kehadiran di sektor hulu migas nasional terus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Industri hulu migas dapat menggerakkan sektor industri lain - baik UMKM maupun koperasi - dan menciptakan nilai tambah dan penerimaan negara yang lebih besar. Munculnya industri lain dan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tak lepas dari peran aktif SKK Migas dalam menjembatani KKKS dan industri jasa penunjang,” tegas Rudi.

Dia menjelaskan, SKK Migas berhasil meningkatkan realiasi TKDN di bidang barang dan jasa di industri hulu migas sebesar 63 persen pada Mei 2022, meskipun pemerintah hanya menetapkan target 57 persen pada 2022. Nilai perkiraan pengadaan barang/jasa sebesar US$5.200 juta atau setara dengan Rp75 triliun, jika komitmen TKDN 2022 bisa direalisasikan maka diperkirakan sekitar Rp45 triliun pengadaan barang/jasa akan dinikmati oleh industri nasional. 

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran industri penunjang nasional dalam kancah sektor hulu minyak dan gas, SKK Migas dan KKKS kembali memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan (stakeholder) industri hulu migas di area operasi Sumbagsel. Pertemuan ini merupakan bagian dari Pra Kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 yang diselenggarakan di lima kota, yaitu Surabaya, Batam, Sorong, Balikpapan dan Palembang, yang masing-masing mewakili area operasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa); Sumatra Bagian Utara (Sumbagut); Papua dan Maluku (Pamalu), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).

Pada acara Pra Kegiatan Forum Kapasitas Nasional di wilayah Sumbagsel ini turut hadir Gubernur Sumatra Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan S. A. Supriono. Ia mengatakan industri hulu migas di Sumsel telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat daerah. Salah satunya melalui program pembinaan yang dilakukan SKK Migas dan KKKS terhadap komoditas pertanian yang selama ini belum tergarap dengan tepat, seperti kopi dan karet.

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan Sumsel pun didaulat sebagai salah satu daerah lumbung energi,  melalui acara ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat berterimakasih kepada SKK Migas dan KKKS, atas segala kontribusi yang telah diberikan dari kegiatan industri hulu migas, salah satunya adalah pembinaan UMKM kerajinan yang menyesuaikan dengan karakterisitik kebutuhan di daerah, UMKM agar mengajarkan bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dalam memproduksikan sesuatu yang dapat memberikannya nafkah yang lebih baik yang juga akan menuju peningkatan produksi dalam negeri, dengan mengutamakan mutu dan fungsi.

 “Program pembinaan sangat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membangun daerah, sehingga untuk memajukan masyakat sekitar kami dan mengentaskan kemiskinan menjadi harapan atas hadirnya industri hulu migas dengan multiplier effect-nya yang juga memberikan kesempatan transfer of knowledge, kami berharap kawan-kawan yang berkecimpung di industri hulu migas dapat memperhatikan kearifan lokal dan dapat beroperasi berdampingan memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sekitar,” ungkap Supriono.  (*)