BEKABAR.ID, KERINCI – Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jambi, mulai disorot. Proyek yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 80 miliar itu diwarnai sejumlah dugaan, mulai dari konflik kepentingan, keterlibatan keluarga pejabat militer, hingga selisih nilai pekerjaan yang dipertanyakan.
Ketua LSM Semut Merah, Aldi Agnopiandi, mengungkapkan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan seseorang bernama Handoyo, yang disebut sebagai mertua Komandan Kodim 0417/Kerinci Letkol Eko Siswanto, dalam rantai pekerjaan maupun penyediaan material KDMP.
Menurut Aldi, persoalan tersebut awalnya teridentifikasi pada sekitar 18 titik pembangunan. Namun, pihaknya kini meminta agar pemeriksaan diperluas hingga sekitar 50 unit KDMP di Kerinci dan Sungai Penuh.
“Kami menerima sejumlah laporan masyarakat. Karena itu, kami meminta persoalan ini tidak hanya diperiksa pada beberapa titik, tetapi seluruh unit yang dibangun. Harus dibuka secara transparan siapa pelaksana, siapa penyedia material, dan bagaimana mekanisme pengadaan barangnya,” ujar Aldi, Senin (16/11/2026).
Sorotan lainnya menyangkut dugaan permintaan jatah dalam sejumlah pekerjaan KDMP yang disebut-sebut berkaitan dengan Dandim Kerinci. Dugaan tersebut mencakup pekerjaan pemasangan CCTV, pintu, atap bangunan hingga komponen lainnya.
Aldi mencontohkan pekerjaan pemasangan CCTV dengan pagu anggaran sekitar Rp30 juta. Menurut informasi yang diterima pihaknya, pekerjaan tersebut diduga diarahkan untuk dilaksanakan dengan nilai sekitar Rp15 juta.
“Kalau pagunya Rp30 juta, tetapi pekerjaan diarahkan menjadi Rp15 juta, publik berhak mempertanyakan ke mana selisihnya dan siapa yang menikmati,” katanya.
Selisih Anggaran Puluhan Miliar Dipertanyakan
Persoalan yang lebih besar muncul ketika LSM Semut Merah membandingkan pagu pembangunan dengan perkiraan biaya pengerjaan fisik di lapangan.
Aldi menyebut setiap unit KDMP memiliki pagu sekitar Rp1,6 miliar. Sementara berdasarkan informasi yang diterima lembaganya, biaya pengerjaan sejumlah unit diperkirakan berada pada kisaran Rp800 juta hingga Rp950 juta.
Jika komponen pekerjaan, spesifikasi dan lingkup pembangunan yang dibandingkan memang sama, terdapat selisih indikatif sekitar Rp650 juta hingga Rp800 juta per unit.
Dengan asumsi perhitungan tersebut berlaku pada 50 unit, nilai selisih secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp32,5 miliar hingga Rp40 miliar.
Angka ini tentu belum bisa disebut sebagai kerugian negara. Perbedaan antara pagu anggaran dan perkiraan biaya fisik juga belum otomatis membuktikan adanya penyimpangan.
Namun, angka tersebut cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Auditor perlu mencocokkan kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, harga material, biaya pendukung, hingga realisasi pembayaran.
Tiga Rumah di Koto Lebu Disorot
Tak hanya persoalan nilai pekerjaan, LSM Semut Merah juga mengungkap dugaan penggunaan tiga rumah di kawasan Koto Lebu sebagai tempat penyimpanan material pembangunan KDMP.
Material yang disebut tersimpan di lokasi tersebut antara lain semen, seng, baja dan sejumlah bahan bangunan lainnya.
Aldi mempertanyakan status kepemilikan material, mekanisme pengadaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas distribusinya.
Dia juga menyebut seseorang berinisial S diduga bertugas menjaga lokasi penyimpanan, termasuk ketika material diambil maupun diantarkan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan seluruh material benar-benar tercatat dalam administrasi pengadaan dan digunakan sesuai peruntukan pembangunan KDMP.
Dugaan Konflik Kepentingan hingga Desakan Pemeriksaan
Dugaan keterlibatan keluarga pejabat militer dalam rantai pekerjaan maupun penyediaan material turut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara fungsi pendampingan program dan kepentingan bisnis pribadi.
Aldi menilai keterlibatan institusi TNI dalam program KDMP semestinya berada pada ranah dukungan dan pendampingan, bukan membuka ruang bagi dugaan konflik kepentingan.
LSM Semut Merah mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada Dandim 0417/Kerinci Letkol Eko Siswanto. Namun, hingga berita ini disusun, pihaknya menyatakan belum mendapatkan tanggapan resmi. Aldi juga mengaku menduga nomor kontaknya telah diblokir.
Atas sejumlah temuan dan laporan tersebut, LSM Semut Merah mendesak Inspektorat, auditor negara, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembangunan KDMP di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Pemeriksaan diminta mencakup mekanisme pengadaan, penunjukan pelaksana, penyediaan material, kesesuaian spesifikasi bangunan, hingga aliran anggaran.
Program KDMP yang dibangun dengan membawa misi memperkuat ekonomi masyarakat desa jangan sampai justru menyisakan tanda tanya mengenai transparansi penggunaan uang negara.
Jika dugaan tersebut tidak terbukti, pemeriksaan independen penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Dandim 0417/Kerinci Letkol Eko Siswanto dan pihak-pihak yang disebutkan masih terus dilakukan. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka. (*)







Komentar