BEKABAR.ID, KERINCI – Kekeruhan air Sungai Penetai di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Merangin kembali memunculkan kekhawatiran. Bukan hanya soal kerusakan lingkungan, dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kembali berjalan juga dikhawatirkan berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Jika aktivitas PETI kembali beroperasi, kebutuhan BBM untuk menunjang kegiatan tambang berpotensi meningkat. Kondisi ini dikhawatirkan kembali memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), seperti yang sebelumnya kerap terjadi.
Padahal, setelah aparat gabungan melakukan razia dan penertiban PETI beberapa waktu lalu, antrean kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kerinci dan Sungai Penuh terpantau tidak sepanjang periode sebelum penertiban.
Situasi tersebut membuat masyarakat berharap penindakan terhadap tambang ilegal benar-benar memberikan dampak, termasuk terhadap distribusi BBM di daerah.
Namun, kembali keruhnya air Sungai Penetai memunculkan dugaan bahwa aktivitas PETI di kawasan hulu belum sepenuhnya berhenti. Jika dugaan itu terbukti, kebutuhan solar dan BBM untuk operasional mesin tambang berpotensi kembali meningkat.
Selama ini, muncul dugaan BBM yang dibeli dari sejumlah SPBU di Kerinci dan Sungai Penuh turut dialirkan untuk mendukung operasional PETI. Praktik tersebut dikhawatirkan mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.
Aktivis Kerinci, Dedek Eko Pratama, menilai persoalan PETI tidak bisa hanya dilihat dari kerusakan lingkungan. Menurutnya, dampak aktivitas tambang ilegal juga perlu ditelusuri hingga ke rantai pasokan BBM.
“Kalau PETI kembali beroperasi, kebutuhan BBM untuk mesin-mesin tambang tentu ikut meningkat. Kita khawatir kondisi ini kembali berdampak pada masyarakat, terutama jika BBM yang seharusnya untuk kebutuhan umum justru digunakan untuk menunjang aktivitas tambang ilegal,” ujar Dedek.
Ia meminta aparat tidak hanya mengawasi lokasi pertambangan, tetapi juga menelusuri jalur distribusi BBM yang diduga memasok kegiatan PETI.
“Jangan sampai tambangnya ditertibkan, tetapi pasokan BBM untuk operasionalnya tetap berjalan. Harus ditelusuri dari mana BBM diperoleh, siapa yang memasok, dan bagaimana distribusinya. Kalau memang ada penyalahgunaan, harus ditindak,” tegasnya.
Dedek juga meminta pengawasan di SPBU wilayah Kerinci dan Sungai Penuh diperketat. Menurutnya, masyarakat jangan sampai kembali menjadi pihak yang dirugikan akibat dugaan penggunaan BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
“Jangan sampai masyarakat kembali harus mengantre panjang, sementara kebutuhan BBM untuk kegiatan ilegal justru terpenuhi. Hak masyarakat mendapatkan BBM harus dijaga,” tukasnya.
Editor: Sebri Asdian
Komentar