BEKABAR.ID, TANJABTIMUR – Pemerintah Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.
Namun, pembentukan forum ini diingatkan tidak boleh berhenti sebagai formalitas administrasi. FPRB harus benar-benar bekerja menjadi sistem peringatan dini yang melibatkan masyarakat sebelum bencana terjadi.
Aktivis lingkungan hidup, Arie Suryanto, yang hadir memberikan motivasi dan penguatan kapasitas masyarakat, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh menunggu bencana datang.
“Forum ini harus benar-benar hidup. Jangan tunggu bencana baru bergerak. FPRB harus menjadi sistem peringatan dini dari warga untuk warga,” kata Arie, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, Desa Rantau Rasau memiliki kerentanan bencana yang perlu diantisipasi sepanjang tahun. Saat musim kemarau, lahan gambut rentan terbakar. Sementara ketika musim hujan, sejumlah wilayah berpotensi terdampak banjir.
Kondisi geografis desa yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Berbak juga membuat upaya perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian serius.
“Karhutla di lahan gambut bukan hanya soal asap. Dampaknya menyangkut ekonomi warga, kesehatan anak-anak, dan masa depan lahan kita. Kalau gambut rusak, masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya,” ujarnya.
Arie menilai pencegahan harus dimulai dari tingkat desa melalui edukasi, patroli rutin, pemetaan wilayah rawan, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ia juga mendorong FPRB melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pemuda, petani hingga kelompok perempuan. Selain itu, koordinasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD, dan perusahaan di sekitar desa perlu diperkuat.
Terpisah, Kepala Desa Rantau Rasau menyambut baik pembentukan forum tersebut. Menurutnya, FPRB akan menjadi wadah resmi masyarakat untuk melakukan pemetaan risiko, sosialisasi, deteksi dini hingga penanganan darurat.
“FPRB ini dibentuk melalui kegiatan Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya forum ini dan pendampingan dari aktivis lingkungan seperti Arie, kami berharap warga Rantau Rasau semakin sadar dan siap menghadapi potensi bencana,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Amiruddin, SE. Ia mengapresiasi inisiatif pemerintah desa karena masyarakat di tingkat desa merupakan pihak terdekat dengan wilayah rawan bencana.
“FPRB desa merupakan ujung tombak dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kami berharap FPRB Rantau Rasau aktif dan tidak hanya terbentuk di atas kertas. BPBD siap memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan peralatan,” kata Amiruddin.
Pembentukan FPRB tersebut dilaksanakan melalui musyawarah desa di Aula Kantor Desa Rantau Rasau. Kegiatan itu dihadiri kepala desa, Danramil 419-06/Rantau Rasau, Camat Berbak, BPBD Tanjung Jabung Timur, aktivis lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, Karang Taruna, serta perwakilan masyarakat.
Editor: Sebri Asdian
Komentar