BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan pada dana transfer pusat, penyerapan anggaran yang belum merata, hingga keterlambatan konsolidasi data keuangan dan aset menjadi tiga persoalan yang disoroti Bupati Anwar Sadat.
Hal tersebut disampaikan Anwar Sadat saat mengikuti Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025, tahun ukur 2026, yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat. Sejumlah pejabat terkait turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Bapperida, Kepala BKAD, Inspektur, serta Kepala Bapenda atau perwakilannya.
Dalam pemaparannya, Anwar menjelaskan bahwa validasi eksternal merupakan bagian dari proses penilaian terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penilaian ini mencakup kesesuaian data dan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Namun, di balik sejumlah capaian positif, Anwar mengakui masih ada persoalan mendasar yang perlu dibenahi.
Pertama, ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Selain itu, potensi kebocoran penerimaan daerah juga menjadi perhatian karena pemungutan pajak dan retribusi masih dilakukan secara manual.
Kedua, realisasi penyerapan anggaran belum merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Penyerapan belanja cenderung menumpuk pada Triwulan III dan Triwulan IV.
Ketiga, proses konsolidasi data keuangan dan aset daerah masih mengalami keterlambatan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan data pengelolaan keuangan tersaji secara tepat dan terintegrasi.
Anwar menyampaikan, tiga persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga memaparkan sejumlah capaian dalam tata kelola keuangan. Pada Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, area perencanaan tercatat mencapai 95,51 persen, sedangkan area penganggaran mencapai 90,09 persen.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan kali berturut-turut.
Menurut Anwar, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan siklus penganggaran sesuai ketentuan. Proses penyusunan anggaran, kata dia, juga melibatkan pembahasan intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
“Proses ini merupakan hasil sinergi dan pembahasan yang sangat intensif, yang dilakukan melalui kurang lebih 20 kali rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD,” ungkapnya.
Pemkab Tanjung Jabung Barat juga mengklaim terus memperkuat tata kelola melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari peraturan daerah, peraturan bupati, surat keputusan hingga surat edaran. Pada 2025, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian kualitas belanja dan pengelolaan kas daerah.
Validasi eksternal IPKD menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menguji konsistensi data sekaligus mengevaluasi kualitas pengelolaan anggaran. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan opini WTP dan capaian indikator, tetapi memastikan belanja daerah lebih merata, penerimaan meningkat, serta pengelolaan keuangan dan aset semakin tertib.













Komentar