BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai menyiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang tidak selalu berujung pada penjara. Salah satu skema yang ditawarkan adalah melibatkan warga yang dijatuhi pidana kerja sosial dalam kegiatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pidana kerja sosial harus memberikan manfaat, bukan hanya menjadi bentuk hukuman. Para pelaksana pidana diharapkan mendapat keterampilan yang bisa menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat.
Hal itu disampaikan Anwar saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan pelaksanaan pidana kerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal, Kecamatan Bram Itam, Rabu (18/11/2026).
Kesepakatan tersebut melibatkan Pemkab Tanjung Jabung Barat, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjung Jabung Barat, dan Kodim 0419/Tanjab.
“Ini merupakan salah satu bentuk upaya kita memberikan sanksi yang lebih humanis, berkeadilan, dan memberdayakan masyarakat. Harapan kita, setelah mereka menyelesaikan hukumannya, mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak seperti sebelumnya,” ujar Anwar.
Menurutnya, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diarahkan ke sejumlah fasilitas umum, seperti rumah ibadah, kantor pemerintahan, aula, maupun lingkungan masyarakat. Penempatan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Anwar adalah pengelolaan sampah. Dia menyebut volume sampah yang harus ditangani di Tanjung Jabung Barat mencapai hampir 200 ton per hari berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah.
Persoalan tersebut dinilai bisa menjadi salah satu ruang pelaksanaan kerja sosial. Para pelaksana pidana dapat dilibatkan dalam kegiatan pemilahan sampah organik dan anorganik, termasuk pengoperasian fasilitas pengolahan sampah yang telah dimiliki pemerintah daerah.
“Kita sudah memiliki alat pemisah sampah plastik, organik, dan nonorganik. Ini bisa menjadi salah satu kegiatan produktif bagi mereka. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, mereka juga dapat memperoleh keterampilan yang nantinya bisa menjadi bekal untuk menambah penghasilan setelah menyelesaikan masa pidananya,” jelasnya.
Anwar menilai, skema tersebut bisa memberikan dua manfaat sekaligus. Di satu sisi membantu pemerintah menangani persoalan sampah, di sisi lain memberikan pengalaman dan keterampilan kepada orang yang menjalani pidana kerja sosial.
Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga membuka peluang pelaksanaan kerja sosial di rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Kegiatan dapat berupa pemeliharaan kebersihan lingkungan sesuai kebutuhan serta ketentuan pelaksanaan pidana.
Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Dwi Santosa, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan pendekatan pemidanaan. Hukuman tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga memberi ruang bagi pembinaan dan pemulihan sosial.
Melalui nota kesepakatan tersebut, setiap instansi akan menjalankan peran sesuai kewenangannya. Mulai dari pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan, pembimbingan kemasyarakatan, hingga penyediaan lokasi dan kegiatan kerja sosial.
Anwar berharap kerja sama lintas lembaga itu tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan. Pemerintah daerah meminta agar mekanisme pelaksanaan segera disiapkan sehingga kebijakan tersebut bisa diterapkan secara konkret.
“Dengan adanya kerja sama ini, kita berharap pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat segera terealisasi dan benar-benar memberikan manfaat, baik bagi mereka yang menjalani pidana maupun bagi masyarakat secara luas,” pungkasnya.
Editor: Sebri Asdian







Komentar