BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat meminta kepala desa dan lurah lebih aktif memperjuangkan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Namun, usulan yang diajukan harus berdasarkan kebutuhan nyata, memiliki skala prioritas, dan dilengkapi persyaratan teknis.
Anwar menegaskan, pemerintah desa dan kelurahan tidak bisa asal mengajukan program. Dengan keterbatasan anggaran, kebutuhan yang paling mendesak harus didahulukan agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Anwar saat membuka Sosialisasi Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bapperida, Rabu (18/11/2026).
“Kami berharap usulan infrastruktur berbasis masyarakat ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas paling penting di desa. Tidak mungkin seluruh usulan dapat diakomodasi sekaligus karena kita juga harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia,” ujar Anwar.
Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat untuk memperbesar peluang mendapatkan program infrastruktur.
Tanjung Jabung Barat sendiri telah memperoleh sejumlah program infrastruktur berbasis masyarakat, di antaranya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Anwar meminta peluang mendapatkan program serupa terus diperjuangkan. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi penganggaran, sekaligus membangun komunikasi dengan kementerian terkait dan anggota DPR RI.
Dia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan teknis atau readiness criteria (RC). Menurutnya, usulan yang tidak memenuhi persyaratan berisiko sulit diproses untuk mendapatkan program.
“Jangan sampai kebutuhan masyarakat sebenarnya ada, tetapi usulannya tidak bisa diproses karena dokumen administrasi dan persyaratan teknis belum lengkap. Ini harus menjadi perhatian pemerintah desa dan kelurahan,” tegasnya.
Selain pembangunan air bersih dan sanitasi, Anwar secara khusus menyoroti program jambanisasi. Menurutnya, akses terhadap sanitasi layak masih menjadi kebutuhan penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa.
Program infrastruktur berbasis masyarakat juga mencakup Sanitasi LPK, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Kepala Bapperida Tanjung Jabung Barat, Feri Noprianto, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai jenis program, mekanisme pengusulan, hingga persyaratan yang harus dipenuhi.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat memahami berbagai program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), termasuk mekanisme pengusulan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, setiap usulan pembangunan dapat dipersiapkan secara lebih baik, sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Feri.
Dia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat serta Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2026 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya.
Sosialisasi tersebut diikuti 152 peserta, terdiri dari kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta perwakilan sejumlah OPD terkait, yakni Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Bagi pemerintah desa dan kelurahan, sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk memahami jalur pengusulan program. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebutuhan warga diterjemahkan menjadi proposal yang lengkap, terukur, dan siap dilaksanakan.
Editor: Sebri Asdian







Komentar