Rp 25 Miliar dan Ujian Moral DPRD Provinsi Jambi

Pergeseran anggaran bukan sekadar persoalan angka. Ia dapat menjadi cermin bagaimana amanah rakyat diperlakukan oleh mereka yang diberi kewenangan.

Oleh:
Jamhuri
Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 9 Jambi

Kisruh dugaan pergeseran anggaran dalam APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 senilai Rp25 miliar belakangan ini menyisakan persoalan serius. Anggaran yang sebelumnya disebut telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), diduga mengalami perubahan peruntukan atas keputusan sejumlah pihak di lingkungan legislatif.

Jika dugaan tersebut benar, persoalannya tidak bisa dipandang sebatas perubahan pos anggaran. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: atas dasar apa perubahan itu dilakukan, melalui mekanisme apa, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah kepentingan publik tetap menjadi pertimbangan utama?

Dalam negara demokrasi, anggaran bukan barang dagangan politik yang dapat dipindahkan sesuka hati oleh mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Setiap rupiah uang publik mengandung tanggung jawab konstitusional, moral, dan hukum. Karena itu, setiap perubahan alokasi harus memiliki alasan yang jelas, mekanisme yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hakikat persoalan ini sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada bergesernya angka anggaran, melainkan pada kemungkinan bergesernya cara pandang terhadap amanah rakyat. Ketika kepentingan pribadi atau kelompok diduga ditempatkan di atas kebutuhan masyarakat, di situlah etika perwakilan sedang dipertaruhkan.

Sila keempat Pancasila secara tegas menempatkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Maknanya, kekuasaan perwakilan bukanlah kewenangan tanpa batas. Ia harus dijalankan dengan kebijaksanaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap musyawarah, serta keberpihakan kepada kepentingan umum.

Wakil rakyat bukan penguasa yang bebas menentukan arah kebijakan berdasarkan kehendaknya sendiri. Mereka adalah penerima mandat masyarakat. Jabatan yang melekat bukan hak istimewa untuk mengatur kepentingan publik semaunya, melainkan amanah yang menuntut integritas dan pertanggungjawaban.

Jika benar terjadi perubahan anggaran tanpa dasar dan mekanisme yang semestinya, maka persoalan tersebut patut diuji melalui instrumen pengawasan kelembagaan, termasuk Badan Kehormatan DPRD. Lembaga ini memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku anggota dewan agar tetap berada dalam koridor etika jabatan.

Namun, kritik terhadap perilaku wakil rakyat juga harus ditempatkan secara proporsional. Tidak tepat menjadikan istilah psikologi dan psikiatri sebagai alat untuk memberikan diagnosis terhadap seseorang tanpa pemeriksaan profesional. Persoalan yang lebih mendesak untuk diperiksa adalah perilaku konkret: apakah terdapat konflik kepentingan, manipulasi proses penganggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat?

Dalam perspektif etika, perilaku manipulatif, sikap mementingkan diri sendiri, dan pengabaian terhadap hak orang lain merupakan persoalan serius. Akan tetapi, penilaian terhadap tindakan politik harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pelabelan kepribadian.

Sebab, yang dibutuhkan rakyat bukanlah perdebatan mengenai kondisi psikologis para wakilnya, melainkan kejelasan mengenai bagaimana kewenangan dijalankan. Apakah keputusan diambil secara terbuka? Apakah prosedurnya sesuai aturan? Apakah kepentingan masyarakat menjadi dasar pertimbangan? Dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan dari perubahan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka.

Anggaran publik bukan milik lembaga, bukan milik pejabat, apalagi milik kelompok politik tertentu. Anggaran adalah instrumen untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtstaat). Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak pihak yang sedang memegang jabatan.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dengan demikian, perubahan alokasi anggaran tidak boleh dilakukan hanya karena adanya kepentingan politik atau kesepakatan informal. Setiap keputusan harus memiliki dasar yang dapat diuji, baik dari sisi administrasi, prosedur, maupun substansi kebutuhan publik.

Etika penganggaran juga menuntut integritas moral. Penyelenggara negara wajib menghindari konflik kepentingan, menolak suap dan gratifikasi, serta tidak menggunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar tuntutan moral, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ini, DPRD Provinsi Jambi perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai polemik anggaran Rp25 miliar tersebut. Masyarakat berhak mengetahui apakah benar terjadi perubahan alokasi, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap program yang sebelumnya telah direncanakan.

Badan Kehormatan DPRD juga tidak boleh memandang persoalan ini semata-mata sebagai riak politik internal. Jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Kehormatan lembaga tidak dijaga dengan menutup persoalan, melainkan dengan keberanian mengoreksi setiap tindakan yang menyimpang.

Pada titik inilah relevansi pemikiran hukum progresif menjadi penting. Hukum pada hakikatnya hadir untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak seharusnya berhenti sebagai kumpulan pasal dan prosedur, tetapi harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, memulihkan kepercayaan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam filsafat hukum, Plato pernah mengibaratkan ketidakadilan sebagai penyakit jiwa. Analogi tersebut mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap nilai keadilan bukan hanya persoalan aturan yang dilanggar, tetapi juga menyangkut kerusakan moral dalam kehidupan bersama. Karena itu, penegakan hukum semestinya tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menjadi sarana memperbaiki perilaku dan memulihkan tatanan sosial.

Wakil rakyat yang kehilangan kepekaan terhadap kepentingan masyarakat sedang menghadapi persoalan etika yang serius. Mereka mungkin masih memiliki jabatan, kewenangan, dan hak konstitusional, tetapi semua itu tidak boleh menjadikan mereka kebal dari kritik maupun pemeriksaan.

Hak imunitas anggota DPRD pun bukanlah kekebalan mutlak terhadap hukum. Perlindungan tersebut memiliki batas dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan yang diduga melanggar hukum.

Rakyat tidak memilih wakilnya untuk menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan yang tertutup. Mereka memilih agar suara dan kebutuhan masyarakat diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan pemerintahan berjalan demi kepentingan publik, bukan menjadi ruang transaksi kepentingan.

Karena itu, polemik dugaan pergeseran anggaran Rp25 miliar ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Jika terdapat bukti adanya pelanggaran prosedur, pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan, seluruhnya harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Kami memandang persoalan ini perlu dibawa ke jalur hukum agar duduk perkaranya menjadi terang dan dapat diuji berdasarkan bukti. Langkah tersebut bukan untuk menghakimi siapa pun sebelum proses pembuktian berlangsung, melainkan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran memperoleh pemeriksaan yang semestinya.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya Rp25 miliar dalam APBD Provinsi Jambi. Yang jauh lebih besar adalah kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Sebab, ketika wakil rakyat mulai mengabaikan etika, yang terancam bukan sekadar kehormatan lembaga, melainkan juga makna demokrasi itu sendiri.

Jangan sampai rakyat hanya diingat ketika pemilu tiba, tetapi dilupakan ketika anggaran dan kekuasaan sedang dibagi.

Komentar

News Feed