BEKABAR.ID, JAMBI - Cipayung Plus berkesempatan bertemu ketua KPK RI saat ia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Senin (27/9/21).

Pada kesempatan tersebut, Cipayung plus Jambi menyoroti beberapa persoalan di Jambi, antara lain persoalan uang ketok palu DPRD Jambi 2017, penggunaan dana Covid-19 di Jambi, dugaan penyertaan modal bank Jambi yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dan kordinasi keuangan dana desa.

Hengki Tornado ketua PKC PMII Jambi menyampaikan bahwa terjadi banyak persoalan di Jambi,  belum tuntas nya persoalan uang ketok palu DPRD Provinsi Jambi 2017. 

"Kita menyoroti belum tuntas nya persoalan uang ketok palu di provinsi Jambi kita berharap KPK segera menuntaskan itu semua," ujar Hengki Tornado.

Hal senada juga di sampaikan oleh ketua umum pengurus wilayah kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI JAMBI ), Nurhasan Dani menyampaikan korupsi berjamaah uang ketok palu DPRD prov Jambi harus di selesaikan sampai tuntas agar terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat Jambi.

"Jumlah anggota dewan di provinsi Jambi ada 55 orang, dan sampai saat ini baru sekitar 18 anggota dewan yg di proses, KAMMI mendorong agar KPK segera memproses anggota dewan lainnya yg di duga turut andil dalam skandal uang ketok palu DPRD prov Jambi," tambah Nurhasan Dani.

Indra Lumban Gaol, Ketua PMKRI JAMBI pun menegaskan kembali persoalan uang ketok palu DPRD Jambi ini harus segera di selesaikan dan oknum dewan ya g terlibat harus mampu bertanggung jawab.

"Kami berharap ketua KPK menyelesaikan persoalan ini dan menyeret orang orang yang terlibat di muka hukum," tegas Indra.

Ketua GMKI Jambi, Eko Saputra Marbun menyoroti penyertaan modal Sebasar 230 M, ke PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance, anak usaha Grup Columbia yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga.

"230 milyar itu tidak sedikit dan Ini harus di periksa oleh KPK Jagan sampai ada kerugian pemerintah Jambi di sini," ujar Eko samputra Marbun.

Sekertaris umum IMM Jambi menyampaikan agar KPK hadir dalam pengawasan penggunaan dana desa 

"Kami berharap KPK hadir dalam pengawasan bahkan penindakan penggunaan dana desa ,agar masyarakat bisa benar benar menikmati dana," ujar Nanda.

Pertemuan ini dihadiri oleh Komjen Firly Bahuri Ketua KPK RI, Eko Saputra Marbun ketua GMKI, Hengki Tornado Ketua PKC PMII, Nurhasan Dani Ketua PW KAMMI, El daniel Ketua GMNI, Indra Ketua DPC PMKRI Jambi. (*)