BEKABAR.ID, SEMARANG - Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pertama, di Hotel Metro Park View, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/11/2021).
Rakernas dihadiri Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, para pengurus JMSI Pusat, dan pengurus JMSI dari 30 provinsi di Indonesia
Ketua Panpel Rakernas I JMSI, Jayanto Arus Adi melaporkan, rakernas dilaksanakan guna mengibarkan panji-panji JMSI, dalam menjaga profesionalitas media massa dan memajukan pers nasional Indonesia.
Rakernas mengangkat tema "informasi, demokrasi dan kompetensi". Melalui rakernas ini digodok rumusan agenda dan program kerja JMSI ke depan.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menjelaskan kembali tentang sejarah dan motivasi pendirian JMSI. Organisasi ini didirikan 8 Februari 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk membantu pemerintah dalam pembangunan di bidang informasi.
CEO Rakyat Merdeka Online (RMOL) ini mengungkapkan, kemajuan informasi sudah tidak bisa dibendung. Media-media mainstream, termasuk media siber, terkalahkan oleh media sosial (medsos).
"JMSI berupaya meningkatkan kemampuan para pemilik media mengelola informasi yang sehat dan profesional. Ujian pertamanya adalah pandemi covid-19," ujar Teguh.
Pada kesempatan ini Teguh juga menjelaskan tentang perjalanan JMSI menjadi konstituen Dewan Pers.
Dari 29 pengurus daerah (pengda) yang diusulkan ke Dewan Pers, 23 pengda dinyatakan lolos verifikasi, melebihi batas persyaratan Dewan Pers.
"Semua persyaratan telah dipenuhi. Tidak ada persoalan krusial lagi. Tinggal menunggu Dewan Pers ketuk palu. Insya Allah menjelang Hari Pers Nasional 2022, JMSI sudah masuk dalam "kartu keluarga" Dewan Pers," kata Teguh.
Penjelasan itu dibenarkan oleh Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, sekaligus Dewan Pembina JMSI Pusat, M Agung Dharmajaya.
Menurut Agung, tidak lama lagi JMSI akan ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers. Semua persyaratan telah terpenuhi, hanya tinggal lagi Dewan Pers melakukan sidang pleno penetapannya.
Rakernas pertama JMSI juga diisi dengan dialog bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri, dan dialog seputar mafia tanah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). (*)
