BEKABAR.ID, KUALA TUNGKAL - Inspektorat Kabupaten Tanjab Barat akan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (PMD) terkait persoalan DD dan ADD Merlung wilayah Kecamatan Merlung .

Hak itu dikatakan kepala inspektorat kabupaten Tanjab Barat Encep Jarkasih kepada awak media. Dia menyebutkan akan secepatnya berkoordinasi dengan dinas PMD soal dugaan penyimpangan DD dan ADD Merlung.

"Karna PMD adalah dinas teknis yang menangani desa, maka kita akan koordinasi dulu, untuk tindak lanjut soal masalah di desa Merlung itu, " kata Encep ( 22/7/2020).

Dijelaskannya juga, banyak sekali laporan yang masuk ke inspektorat terkait dana DD dan ADD. Menyikapi hal itu pihaknya memastikan akan menindak lanjuti semua laporan dan informasi yang di sampaikan ke inspektorat.

"Banyak laporan soal dana desa yang sedang kami tangani saat ini, setelah koordinasi dengan dinas PMD maka kami akan langsung turun langsung ke desa yang di maksud," jelasnya.

Dia juga mengingat pihak desa untuk transparan dalam mengalokasikan serta memanfaatkan dana Desa. 

"Jika tahapan pembinaan yang kita lakukan sudah tidak di patuhi, apa lagi ada indikasi kesengajaan untuk mengkorupsi dana tersebut, kami juga akan berlaku tegas melanjutkan persoalan itu ke ranah hukum," tegasnya.

Sebelumnya di beritakan, dugaan penyimpangan DD dan ADD Desa Merlung. Menurut sumber media ini, selain persoalan DD dan ADD kepala Desa juga tidak transparan soal PAD yang dipungut setiap Minggu nya.

"Kita minta dinas terkait yang membidangi dana desa untuk jeli dalam pemeriksaan pelaporan dari desa, terutama info grapik yang terpajang di papan pengumuman itu tidak sesuai dengan hasil PAD yang dipungut setiap Minggu nya," kata warga yang berinisial JC ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, selain soal PAD anggaran untuk bumdes, pihak desa dalam hal ini kepala desa juga diduga tidak transparan.

"Pihak terkait jangan hanya diam, jelas banyak ketimpangan dalam pengelolaan dana desa di Merlung ini," jelasnya.

Menurutnya juga, apa yang diresahkan warga soal DD dan ADD bukan hanya sebatas isu saja. Hal itu sudah bukan rahasia umum bagi warga Merlung.

"Pada tahun 2018 lalu ada sekitar 400 juta anggaran DD dan ADD yang belum dipertanggung jawabkan oleh kades, dan ini sudah menjadi buah bibir bagi warga Merlung," sebutnya.

Selain poin diatas bantuan untuk warga berupa BLT dan BST untuk desa Merlung di duga juga tidak tepat sasaran.

Sangat lengkap permasalahan yang terjadi di desa Merlung. Karena tidak hanya dana desa yang di tilap, program sertifikat prona juga di jadikan ladang mencari uang.

"Untuk program sertifikat prona tahun 2017 hingga 2018 warga dipungut biaya oleh kades sebesar 1,5 juta per satu sertifikat, warga siap bicara soal itu," pungkasnya. (seb)