BEKABAR.ID, TANJAB BARAT - Kinerja perusahaan jasa kosultan pengawas yang dipakai Dinas PUPR Tanjung jabung barat pada 17 paket proyek  pembangunan jembatan yang tesebar di berapa desa wilayah Kecamatan Seberang Kota (Seko), mendapat sorotan dari Seketaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Lukmanurohim.

Ia menilai konsultan tersebut tidak menjalankan pengawasan dengan efesien. Pasalnya, menurut Lukman, konsultan pengawas tidak tegas dalam mengawasi pengerjaan sehinggab banyak pihak yang menilai hasil pengerjaan diragukan mutu dan kualitasnya.

"Apalagi sejumlah titik lokasi jembatan  yang dibangun berada di pelosok desa, tentunya hal ini juga sangat minim terpantau oleh masyarakat luas," kata dia, Senin (14/08/20).

Mantan Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal ini menuturkan, perusahaan konsultan itu, harusnya mengawasi secara efesien agar proyek yang telah di programkan dapat berjalan secara optimal.

"Merekakan dibayar melalui uang APBD, jadi dinas harus tegur dan tegas jika kosultan tidak efeksien dan stand by di lokasi," ujarnya.

Lukman menambahkan, jika saya kutip dari pemberitaan kawan-kawan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Tanjab Barat, dari pantauan mereka di lokasi proyek, tidak ada terlihat kosultan pengawas maupun pengawas teknis yang diberikan tanggung jawab untuk mengawasi proyek di lokasi.

"Tentunya kita beharap kepada pihak terkait yang berkopaten, memiliki kewengan dalam melakukan pemeriksaan untuk benar-benar teliti, jeli dan serius saat memeriksa kontruksi tersebut. Agar pembangunan di Tanjab Barat ini betul dapat bermanfaat dan dirasakan masyarakat tidak mubazir," terang dia.

Dia jua meminta pihak terkait, seperti PPK dan Inspektorat untuk turun mengecek dengan teliti satu-persatu proyek jembatan tersebut. "Kita tidak ingin adanya suara sumbang yang diduga pengecekan dilakukan tidak merata atau hanya berapa saja di jadikan sampel," tutupnya. (seb)