TANJAB BARAT - Polemik keterbukaan validasi data tentang jumlah sumur Minyak dan Gas ( Migas ) SKK Migas-PetroChina International Jabung Ltd di Kabupaten Tanjab Barat terus bergulir. Setelah beberapa waktu lalu anggota DPRD Tanjab Barat buka suara, kali ini Pimpinan Komisi III DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria pun angkat bicara.

Tak tangung-tanggung, setelah mendengar adanya persoalan tersebut, dirinya mengakui akan turun langsung bersama jajaran komisi untuk mengecek kondisi di lapangan.

"Menindaklanjuti adanya Laporan masyarakat yang demikian, kita akan kunjungi langsung PetroChina dan melihat apa-apa saja komitmen serta MoU antara Pemkab Tanjab Barat dengan pihak PetroChina terdahulu, maupun perjanjian yang sudah dibuat Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat," katanya ketika kepada bekabar.id, Senin (13/07/20).

Namun yang terutama, lanjutnya, adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pekerja lokal. "Seperti rekrutmen supir, tenaga medis, tenaga administrasi dan lain sebagainya. Kita minta nanti kepada PetroChina untuk mengutamakan perkerja dari masyarakat lokal di Tanjab Barat maupun di dalam wilayah Provinsi Jambi," ucapnya.

Politisi PAN ini juga menyebutkan, akan membawa persoalan ini ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jambi terlebih dahulu dan kan memprioritaskan Tanjab Barat untuk berkunjungan.

"Di bulan Juli ini, semua kunjungan dan agenda kita sudah terjadwal, Insya Allah pada bulan Agustus depan Komisi III DPRD Provinsi Jambi akan menjadwalkan kunjungannya ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melihat langsung dan turun langsung mengecek sumur-sumur yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut," tuturnya.

Fadli Sudria mengakui akan membawa pihak SDM Provinsi Jambi saat berkunjung nantinya. "Selaku mitra sekaligus untuk berkoordinasi, kita juga membawa pihak SDM kelapangan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, serapan tenaga kerja lokal PetroChina dan seluruh sub kontraktor nya, hanya berkutat di angka 24 sampai 25 persen dari jumlah data pekerja yang tercacat di dinas Nakertrans Tanjab Barat.

Kepala dinas Nakertrans Tanjab Barat Dianda Putra saa di konfirmasi mengatakan, Jumlah tenaga kerja lokal PetroChina International Jabung Ltd include dari 8 Prusahaan sub kontraktornya sebanyak  276 orang dari total nakernya  1062 orang," kata Dianda (9/7/2020).

Dijelaskannya juga, secara normatif sudah cukup mendekati, sedangkan secara aturan kita tidak bisa intervensi prusahaan terlalu jauh terkait angka persentase.

"Bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, kebebasan warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesempatan kerja di mana saja," jelasnya.

"Dengan jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja disana saat ini berkisar di angka 24 sampai 25 persen, dan angka itu sudah cukup baik," terang kadis saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Terpisah, sekretaris DPD KNPI kabupaten Tanjab Barat Lukman Nurohim mengatakan, pihak Petro China beserta sub kontraktor nya jangan hanya mengeruk sumber daya alam Tanjab Barat saja.

"Eksplorasi migas yang mereka lakukan di Tanjab Barat tidak ada imbal baliknya terhadap putra daerah, dari ribuan orang tenaga kerja yang ada di sana hanya 276 orang yang tercatat sebagai putra daerah," katanya.

Menurutnya juga, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten Tanjab Barat, tidak hanya diam dan terpaku."Pemkab harus tegas terhadap perusahaan, masak prusahaan besar sekelas Petro hanya menyerap tenaga kerja daerah hanya 25 persen saja," sebutnya.

Dia juga menjelaskan, DPD KNPI sepakat dengan DPRD kabupaten Tanjab Barat terkait soal Petro China. Pemkab harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Kami sepakat dengan apa yang di sampaikan anggota dan unsur pimpinan DPRD kabupaten Tanjab Barat, pemkab harus terbuka soal Petro China ini, baik itu soal tenaga kerja maupun soal jumlah data ril sumur migas," tandasnya. (seb)