BEKABAR.ID, KERINCI - Sorotan terhadap penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kerinci kembali mencuat. Kali ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kerinci–Sungai Penuh mengkritik besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Kerinci yang disebut mencapai lebih dari Rp6,1 miliar dalam APBD tahun berjalan.

Bagi PMII, angka miliaran rupiah itu menjadi potret kontras di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih jauh dari kata layak. Jalan-jalan rusak di sejumlah wilayah belum kunjung mendapatkan perhatian serius, sementara anggaran perjalanan dinas justru mengalir besar.

Ketua III PMII Kerinci, Farago Al Kalano, menilai arah penggunaan anggaran daerah mulai kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan mendasar masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan DPRD seharusnya menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, bukan justru membebani APBD dengan belanja perjalanan yang dinilai tidak mendesak.

“Di tengah kondisi jalan yang masih rusak dan belum mendapatkan perhatian, kami justru melihat anggaran perjalanan dinas DPRD mencapai miliaran rupiah. Ini menjadi ironi bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (15/05/26).

PMII secara khusus menyoroti kondisi Jalan Renah Pemetik yang hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai. Jalan tersebut disebut menjadi urat nadi aktivitas masyarakat, terutama bagi petani yang menggantungkan distribusi hasil kebun dan pertanian melalui akses tersebut. Namun bertahun-tahun, keluhan warga disebut hanya berputar di meja rapat tanpa kepastian realisasi pembangunan.

Saat musim hujan tiba, akses jalan berubah menjadi lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Kondisi itu bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, anggaran perjalanan dinas tetap muncul dalam angka fantastis di dokumen APBD.

“Jalan Renah Pemetik sangat dibutuhkan masyarakat untuk mobilitas hasil pertanian dan aktivitas sehari-hari. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan anggaran pembangunan. Sementara perjalanan dinas justru dianggarkan sangat besar,” katanya.

Kritik PMII bukan sekadar soal angka perjalanan dinas, melainkan menyangkut cara pemerintah daerah menentukan skala prioritas. Organisasi mahasiswa itu menilai APBD seharusnya menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan terjebak pada belanja birokrasi yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh publik.

Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. PMII juga mendesak transparansi penggunaan anggaran perjalanan dinas, termasuk rincian tujuan perjalanan, output kegiatan, hingga dampak konkret yang dihasilkan bagi daerah.

Menurut PMII, publik berhak mengetahui sejauh mana efektivitas perjalanan dinas yang menghabiskan uang rakyat hingga miliaran rupiah tersebut. Sebab tanpa keterbukaan, perjalanan dinas rawan dipandang hanya sebagai rutinitas birokrasi yang menguras APBD tanpa hasil yang jelas bagi masyarakat.

“Efisiensi anggaran harus menjadi perhatian serius. Di tengah tuntutan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan rakyat dibanding agenda-agenda seremonial atau perjalanan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat,” tambahnya.

Pernyataan PMII itu kembali membuka perdebatan lama tentang wajah pengelolaan anggaran daerah: ketika belanja birokrasi tetap gemuk, sementara kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan, masih tertinggal dan menunggu prioritas.

Editor: Sebri Asdian