BEKABAR.ID, JAMBI – Pemilihan Gubernur Jambi semakin menarik perhatian publik seiring berkembangnya dinamika politik menjelang Pilkada 2024.

Potensi terjadinya pemilihan melawan kotak kosong kini menjadi perbincangan hangat, terutama mengingat dukungan partai politik yang cenderung memihak pada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur petahana, Haris-Sani. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan rendahnya partisipasi pemilih dan meningkatnya praktek transaksional dalam dukungan partai politik.

Pasangan petahana Haris-Sani saat ini telah mengantongi 31 kursi parlemen, dan kemungkinan besar masih akan mendapat tambahan dukungan dari partai besar lainnya, seperti PDIP dan Gerindra yang memiliki 12 kursi. Sebaliknya, pasangan penantang, Romi-Saniatul, belum memperoleh satu pun surat rekomendasi dari partai politik.

Menurut pengamat politik Jambi, Yasril mengatakan potensi terjadinya pemilihan melawan kotak kosong semakin kuat, terutama dengan dinamika yang terjadi di partai Golkar. Awalnya, Golkar diprediksi akan mendukung pasangan Romi-Saniatul, namun situasi menjadi tidak menentu setelah perkembangan terbaru di Jakarta pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Jika Golkar juga berlabuh ke pasangan petahana, Yasril yakin hanya akan ada satu pasangan calon dalam Pilgub Jambi.

“Kalau Golkar beralih ke petahana, maka hampir dipastikan hanya akan ada satu pasangan calon. NasDem juga tidak mungkin berdiri sendiri, dan kemungkinan besar akan mendukung petahana,” jelas Yasril.

Yasril menyoroti kekhawatiran bahwa potensi kotak kosong ini dapat berdampak negatif terhadap partisipasi pemilih. Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat yang skeptis terhadap politik dan pilkada mungkin akan enggan datang ke TPS jika hanya ada satu pilihan calon kepala daerah. “Masyarakat kita yang skeptis terhadap politik dan pilkada cukup banyak. Jika hanya disediakan satu paslon, tentu kesan demokrasi yang sehat akan memudar,” ujarnya.

Sebagai Direktur Eksekutif Crown Indonesia dan tenaga pengajar di UIN Jambi, Yasril menekankan bahwa fenomena kotak kosong tidak hanya mengancam partisipasi pemilih, tetapi juga bisa membahayakan demokrasi, terutama jika terjadi karena sistem transaksional antar partai politik. “Jika kotak kosong terjadi karena kinerja yang baik dari petahana, itu bisa dipahami. Namun, jika hal ini terjadi akibat transaksi politik yang didorong bukan karena prestasi, maka ini adalah ancaman serius bagi demokrasi kita,” tegasnya.

Yasril juga menambahkan bahwa sikap partai politik yang cenderung menerima sistem transaksional sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi. Menurutnya, kondisi ini secara perlahan mengubah sistem politik menjadi lebih pragmatis dan berbasis kepentingan semata, bukan integritas.

“Indikator yang sering digunakan dalam sistem politik kita saat ini adalah kekuatan finansial, elektabilitas, dan integritas. Seharusnya, integritaslah yang menjadi patokan utama, bukan seberapa besar modal yang dimiliki,” jelasnya.

Sebagai mantan pimpinan Bawaslu Muaro Jambi periode 2018-2023, Yasril menilai bahwa penyelenggara pemilu harus mengambil langkah serius untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi pemilih jika terjadi pemilihan melawan kotak kosong.

Ia berharap ada upaya konkret untuk menjaga semangat demokrasi dan memastikan pemilih tetap berpartisipasi aktif dalam Pilgub Jambi 2024. “Untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi pemilih, penyelenggara harus serius melakukan berbagai upaya agar potensi tersebut tidak terjadi,” harapnya.

Demokrasi yang sehat membutuhkan pilihan yang nyata bagi masyarakat, dan dengan segala dinamika yang terjadi, semua pihak harus bekerja keras untuk memastikan Pilkada Jambi 2024 berjalan dengan adil dan demokratis. (*)