BEKABAR.ID, KERINCI - Penanganan stunting di Kabupaten Kerinci mengemuka sebagai model yang menjanjikan, menurut Penjabat (PJ) Bupati Kerinci dalam paparannya pada Senin pagi, 13 Mei 2024. Dengan penurunan prevalensi stunting menjadi 8,7 persen pada tahun 2023, Kabupaten Kerinci diberkati sebagai pelopor dalam menangani masalah ini di Provinsi Jambi.

Namun, pandangan masyarakat berbeda jauh dari pencapaian yang diumumkan pemerintah. Di balik pujian tersebut, kekecewaan muncul karena penanganan stunting di Kabupaten Kerinci dianggap sekadar formalitas dan seremonial.

"Anggaran banyak habis untuk rapat, makan, dan snack. Sementara penderita stunting dan risiko stunting tidak terlayani," keluh Kepala Desa Baru Semerah Edi Januar, Senin (13/05/24).

Desa Baru Semerah, lanjut dia, yang telah berstatus sebagai desa stunting selama beberapa tahun, menjadi contoh nyata ketidakpedulian pemerintah. Meskipun dijanjikan penanganan konvergensi oleh berbagai instansi, anggaran justru mengalir ke desa-desa lain yang bukan desa stunting.

"Katanya stunting ditangani secara konvergensi (bersama-sama) oleh setiap dinas instansi, tapi kenyataannya, anggaran malah tidak dikucurkan ke desa stunting, namun ke desa lain yg bukan desa stunting," beber dia.

Keadaan ini menurutnya menimbulkan keraguan akan keseriusan dan optimalisasi kerja pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menangani stunting.

"Besar dugaan, penurunan status stunting di Kerinci dan di Provinsi Jambi pada umumnya, hanya untuk nama baik saja pemerintah, malu dengan kemiskinan, sehingga jumlahnya disembunyikan," ujarnya.

Dia berharap, PJ Bupati Kerinci yang baru menjabat beberapa bulan ini, bisa memberikan solusi bagi desa-desa stunting. 

"Kami optimis PJ Bupati bisa mencari jalan keluar, dalam penanganan stunting di Kerinci, agar tidak sama dengan tahun sebelumnya," tukasnya. (seb)