BEKABAR.ID, JAMBI - Marak isu terkait penambahan masa periode jabatan Presiden, deklarasi mulai dilakukan dimana-mana, dukungan demi dukungan sudah mulai mengakar dari bawah untuk Jokowi 3 periode, banyak organisasi masyarakat mulai melakukan deklarasi di setiap daerah menyatakan dukungan untuk bersama Jokowi.

Perencanaan presiden 3 periode mulai terungkap akhir Februari ketika Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN mengusulkan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 agar kekuasaan Presiden Jokowi bisa diperpanjang.

Ada juga beberapa tokoh Pemerintah menghubungi para elit Partai Politik, Menurut berita CNN, tokoh pemerintah yang menghubungi pemimpin-pemimpin elit partai dengan permintaan tersebut salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sedangkan berita dari Tempo.co berbanding terbalik yang disampaikan Menko Maritim dimana Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut, "Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan", ujar La Nyalla.

Di daerah banyak juga yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 apabila ini terus dilanjutkan akan menyebabkan kemarahan publik dan akan timbul pro dan kontra di masyarakat, sebut saja  seperti yang disampaikan oleh Ketua PDPM kota jambi Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik Wawan rudiyanto S.E,"seharusnya Pemerintah saat ini fokus bagaimana memulihkan perekonomian Indonesia pasca covid19, di mana saat ini masyarakat menjerit dengan naiknya harga minyak goreng yang sudah tidak normal lagi sebagaimana kita tau minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tak hanya minyak goreng Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan juga melangit sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dimasyarakat".

Dampak dari akan hal itu kepada masyarakat dengan kelas menengah ke bawah serta yang berpenghasilan tetap akan menjadi kelompok yang paling terdampak dari kenaikan harga minyak tersebut.

Tak hanya itu Demisioner Ketua IMM universitas muhammadiyah jambi ini juga menyampaikan pemulihan ekonomi adalah Hal yang paling utama harus dilakukan oleh Pemerintah karena dengan pulihnya ekonomi Masyarakat akan lebih terbantu nantinya, seharusnya Pemerintah juga memahami asas atau tahapan dalam mengambil Kebijakan Publik, menurut Islamy dalam Bukunya Prinsip-prinsip Kebijakan Daerah (2004:23) dalam pengambilan kebijakan publik ada 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap berikutnya pada proses kebijakan publik.

2. Tahap Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, sekaligus studi yang sangat krusial.

3. Tahap Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Berdasarkan asas atau tahapan dalam mengambil kebijakan publik Pemerintah bisa mengskala prioritaskan dalam mengambil kebijakan, Pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat pada saat hal yang urgensi seperti sekarang ini masyarakat harus menjadi Prioritas Utama, besar harapan kepada Pemerintah agar lebih memproritaskan kepentingan masyarakat jangan mendahulukan kepentingan pribadi, ingat Soeharto runtuh karena lamanya berkuasa, Muamar Khadafi juga hancur oleh anak cucu bangsanya sendiri, jangan sampai itu terjadi," tutupnya. (*)